Di tengah ketidakpastian akibat perubahan regulasi nasional, kebijakan ekspor, transisi energi domestik, stagnasi produktivitas kebun rakyat, serta standar pasar yang semakin ketat, industri sawit Indonesia memasuki fase paling menentukan selama dua dekade terakhir.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah industri strategis ini tengah menghadapi senjakala menuju keruntuhan? Apakah sawit mampu bertahan sebagai industri strategis nasional?
Saat ini pelaku usaha dan para pakar sepakat bahwa dengan beratnya tantangan yang dihadapi, sentimen pelaku industri sawit berubah yang sebelumnya optimistis untuk terus tumbuh dan mengembangkan industri hulu dan hilir, kini berubah menjadi sentimen bertahan hidup (survival mode).
Pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas strategis, termasuk produk sawit menimbulkan kekhawatiran pelaku usaha dan petani terhadap arah tata niaga sawit nasional. Alih-alih menghadirkan kepastian, gagasan sentralisasi ekspor justru memantik gejolak pasar, menekan harga TBS, dan memunculkan kekhawatiran baru terhadap daya saing industri sawit Indonesia.
Reaksi terhadap perubahan tata kelola ekspor ini langsung terasa. Belum genap hitungan hari sejak wacana itu bergulir, sektor hulu sawit sudah lebih dulu bergetar. Harga tandan buah segar (TBS) turun tajam. Sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) memilih mengambil posisi aman dengan menghentikan pembelian buah dari luar dan memprioritaskan pasokan dari kebun inti mereka sendiri.
Di ujung rantai pasok, petani swadaya menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampaknya. Buah sawit yang tidak segera terserap mulai kehilangan nilai, bahkan membusuk di pohon. Sebuah ironi yang kerap berulang dalam sejarah kebijakan ekonomi: kegaduhan terjadi bahkan sebelum lembaga yang dimaksud resmi berdiri.
Fenomena ini layak dibaca lebih dari sekadar gejolak sesaat. Ia memperlihatkan betapa rapuhnya pasar ketika berhadapan dengan ketidakpastian regulasi, terlebih jika lahir secara mendadak, minim dialog, dan tanpa kejelasan operasional.
Keinginan negara untuk mengendalikan perdagangan komoditas sebenarnya bukan cerita baru. Hampir setiap periode politik mengenal godaan yang sama: keyakinan bahwa sentralisasi akan membuat distribusi lebih tertib dan hasil lebih terkendali.
Tetapi sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa monopoli negara bukan tanpa biaya.
Zimbabwe pernah menjadi contoh yang tak mudah diabaikan. Grain Marketing Board (GMB), yang semula dibangun sebagai lembaga penyangga pasca-kemerdekaan, perlahan berubah menjadi badan monopoli tunggal. Harapannya sederhana: menjaga stabilitas pangan dan kesejahteraan petani. Yang terjadi justru sebaliknya. Korupsi membesar, kelangkaan terjadi, dan sektor pertanian domestik perlahan kehilangan tenaga hidupnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
