Oleh: Edi Suhardi
Analis Keberlanjutan
Pertemuan tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), yang digelar pada Selasa dan Rabu di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, menampilkan kontras yang mencolok dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rendahnya antusiasme peserta dan dinamika sesi yang datar menandakan melemahnya momentum, sekaligus memperkuat tanda-tanda kelelahan di seluruh industri terhadap skema sertifikasi yang pernah mendominasi sektor ini.
Hilangnya daya tarik ini berakar pada retakan struktural yang lebih dalam dalam tata kelola komoditas global. Diskusi seputar perdagangan berkelanjutan sering kali terpaku pada gagasan romantis bahwa integritas lingkungan terutama dibentuk di meja perundingan inisiatif multipihak swasta.
Dua dekade lalu, RSPO muncul untuk menjembatani tuntutan pasar dan tekanan dari organisasi non-pemerintah (LSM) yang berupaya menetapkan standar produksi berkelanjutan. Dibangun di atas kerangka kerja sukarela swasta, organisasi ini kemudian berhasil menguasai hampir seperlima pasar minyak sawit global, mencakup jutaan hektare lahan bersertifikat.
Namun, saat ini, model tersebut telah memasuki masa senjanya. Ketika Uni Eropa memberlakukan Peraturan Uni Eropa tentang Deforestasi (EUDR), berdasarkan Peraturan (UE) 2023/1115, yang mewajibkan penelusuran geolokasi tingkat petak untuk komoditas yang diproduksi setelah tanggal batas waktu 31 Desember 2020, premis bahwa badan multilateral swasta dapat berfungsi sebagai benteng regulasi yang mandiri pun runtuh.
Brussels telah menegaskan dengan tegas bahwa sertifikasi sukarela swasta tidak setara dengan uji tuntas yang diatur undang-undang. Pergeseran ini merupakan peringatan yang menentukan: Arsitektur tata kelola komoditas global harus dibangun kembali berdasarkan kepastian hukum, kedaulatan regulasi, dan kesetaraan timbal balik.
Secara historis, RSPO tidak muncul dari inisiatif yang dipimpin oleh produsen, melainkan dari tekanan paksa yang diberikan oleh pasar konsumen Barat dan LSM lingkungan. Para petani di negara-negara berkembang tidak punya banyak pilihan selain mematuhi atau menghadapi risiko dikucilkan dari rantai pasokan premium. Meskipun RSPO berhasil melembagakan dirinya sebagai tolok ukur internasional utama, negara-negara produsen merespons dengan memperkenalkan kerangka kerja mereka sendiri yang mengikat secara hukum, seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO). Meskipun demikian, pasar konsumen telah lama lebih menyukai RSPO, menganggapnya sebagai mekanisme yang lebih progresif.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
