KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - SMP Nasional KPS Balikpapan yang berlokasi di Jalan Sport Nomor 1, Lapangan Merdeka kerap mencuri perhatian orangtua menjelang tahun ajaran baru. Sekolah ini mencatat antusiasme luar biasa dari calon siswa dan orangtua, bahkan sebelum kalender akademik resmi dibuka.
Terbukti, kuota penerimaan peserta didik baru untuk kelas VII tahun ajaran 2025/2026 sebanyak 120 siswa sudah terpenuhi bahkan sebelum awal tahun. “Antusiasmenya sangat signifikan. Bahkan sebelum Januari sudah banyak yang mendaftar dan menyelesaikan administrasi,” tutur Hanim Farida, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Nasional KPS Balikpapan.
Saat ini, SMP Nasional KPS memiliki 14 rombongan belajar (rombel), dengan 4 rombel khusus untuk kelas VII. Menurut Hanim, kuota memang sengaja dibatasi agar pembelajaran tetap berlangsung efektif dan berkualitas.
“Mau tidak mau kami batasi. Bukan sekadar soal daya tampung, tapi juga demi menjaga kualitas pembelajaran. Dengan jumlah rombel yang ideal, guru bisa lebih fokus dan anak-anak bisa mendapatkan perhatian yang maksimal,” jelasnya.
Menariknya, tidak hanya kelas VII yang menjadi incaran, setiap tahunnya juga ada siswa pindahan di kelas VIII dan IX. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan di sekolah swasta tersebut.
SMP KPS tak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga menawarkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan minat dan bakat siswa. Mulai tahfidz Quran, basket yang kerap meraih prestasi, English Club, Digital Club, hingga fotografi. Bahkan, dalam waktu dekat sekolah juga mulai mengajarkan coding kepada siswa, mengikuti tren global di bidang teknologi digital.
“Kita tidak hanya mendidik anak di dalam kelas. Mereka juga harus belajar di luar kelas, baik lewat eksperimen sains, kegiatan olahraga, maupun praktek langsung seperti mulog, yaitu membuat makanan dari singkong. Kita ajarkan keterampilan hidup yang aplikatif,” papar Hanim.
Adapun untuk biaya pendidikan, Hanim menyebut bahwa biaya pangkal SMP KPS Balikpapan adalah sebesar Rp 18 juta. Terkait dengan adanya regulasi baru tentang subsidi pendidikan dari pemerintah Kaltim, Hanim mengaku telah mendengar informasi tersebut melalui kepala sekolah. Namun, hingga kini, kebijakan itu belum diterapkan secara langsung di lingkungan SMP Nasional KPS.
“Kami masih menunggu petunjuk teknisnya. Memang sudah ada informasi dari kepala sekolah, tapi penerapan teknis di lapangan masih menunggu keputusan final,” jelasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo