May Day, Rapat Dengar Pendapat dengan Perwakilan Buruh, DPRD Soroti Upah di Bawah UMK

BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan menegaskan komitmennya mengawal persoalan ketenagakerjaan dengan membuka opsi pemanggilan perusahaan yang diduga membayar upah di bawah Upah Minimum Kota (UMK). Sikap ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama serikat buruh dan pemangku kepentingan, bertepatan dengan momentum Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026).

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menekankan pentingnya data konkret sebagai dasar tindak lanjut. DPRD, kata dia, tidak ingin hanya menerima laporan tanpa bukti yang jelas.

“Berikan data perusahaan yang membayar di bawah UMK. Dengan itu, kami bisa panggil dan minta penjelasan secara resmi,” tegasnya.

Saat ini, UMK Balikpapan tercatat sebesar Rp3.856.694,43. Namun, dalam forum tersebut, serikat buruh mengungkap dugaan masih adanya perusahaan yang belum memenuhi standar tersebut.

Tak hanya soal upah, RDP juga menyoroti sejumlah isu krusial lain, mulai dari kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), layanan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, hingga persoalan hubungan industrial yang dinilai masih berbelit, terutama dalam penyelesaian sengketa gaji.

Ketua Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Balikpapan, Rustam Syahrianto, secara tegas menyuarakan penolakan terhadap Tapera. Ia menilai kebijakan tersebut membebani pekerja karena adanya potongan gaji, sementara manfaatnya baru dirasakan dalam jangka panjang.

Selain itu, buruh juga mendorong revisi formula penetapan UMK agar lebih transparan dan inklusif, termasuk memasukkan sektor industri kelapa sawit yang dinilai memiliki kontribusi ekonomi di Balikpapan.

“Perhitungan UMK harus terbuka, berbasis data inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai buruh dirugikan,” ujarnya.

Rustam juga menyoroti mandeknya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan pekerja disabilitas yang diusulkan sejak 2024. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjamin kesetaraan akses kerja.

Di sisi lain, serikat buruh menyatakan dukungan terhadap program Koperasi Merah Putih, namun menolak pembatasan usia dalam perekrutan tenaga kerja yang dianggap tidak adil bagi pekerja berpengalaman.