KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan menggelar rapat paripurna Senin (7/7). Agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan wali kota atas raperda pertanggungjawaban APBD 2024.
Sebagian besar, fraksi-fraksi berkomentar tentang Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD Balikpapan 2024. Sebab nilainya cukup besar mencapai Rp 614 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan, Silpa tidak bisa terhindari, selalu terjadi setiap tahun. Namun ada berbagai faktor yang menjadi kendala.
“Misalnya hasil badan layanan umum (BLUD) yang diakhir tidak bisa kita serap,” sebutnya kepada awak media. Begitu pula faktor dari efisiensi anggaran berdasarkan instruksi pemerintah pusat.
Bagus menjelaskan, adanya efisiensi anggaran turut menjadi penumbang silpa. “Tapi kami tetap komitmen dengan meluncurkan program di tahun berikutnya,” imbuhnya.
Kemudian fraksi-fraksi juga meminta Pemkot Balikpapan mengoptimalisasi pendapatan. Termasuk dana bagi hasil yang berasal dari pemerintah pusat. Serta memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Sisi belanja modal karena ada efisiensi, _impact_ sangat dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya. Itu juga tidak terlepas menjadi perhatian organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya sebagian besar saran fraksi sudah dilakukan pemerintah. Seperti belanja anggaran yang berkaitan dengan keselamatan atau kemakmuran masyarakat tetap berjalan.
Dia meyakini, anggota dewan sudah melihat keseriusan Pemkot Balikpapan melaksanakan pertanggungjawaban APBD.
“Kalau ada kurang wajar, tapi kita akan evaluasi," tutupnya. Dia berharap di masa mendatang, Pemkot Balikpapan bisa memenuhi keinginan fraksi-fraksi DPRD Balikpapan. (*)
Editor : Duito Susanto