Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Nusantara, Ibu Kota Negara yang “Sudah tapi Belum”

R
Penulis: Redaksi KP❯
Sidik Pramono
Sidik Pramono

Advertisement

Oleh:

Sidik Pramono

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI),

Advertisement

Ketua Tim Komunikasi / jurubicara Ibu Kota Negara (IKN) 2021-2022

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 12 Mei 2026 menyegarkan kembali pembicaraan mengenai ibu kota negara. Merujuk Putusan MK tersebut, ditegaskan bahwa kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Ibu Kota Nusantara.

Advertisement

PERULANGAN DISKUSI

Yang kemudian lebih mencuat di ruang publik justru perulangan pertanyaan terkait status Nusantara yang selama ini (telanjur) dilabeli sebagai Ibu Kota Negara (IKN) seiring pengesahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Secara normatif, Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 menyatakan, “Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden”.

Berikutnya, ketika Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terbit, substansi utamanya adalah pengaturan status dan kedudukan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara, dengan perubahan nomenklatur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) serta penetapan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Norma Pasal 73 UU 2/2024 menyatakan bahwa UU mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan lbu Kota NKRI dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Seluruh klausul tersebut jelas, seterang putusan MK Nomor 71/PUU-XXIV/2026.

Dengan rujukan kedua Undang-undang tersebut, secara legal dan politik, Ibu Kota Nusantara telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, hanya saja proses pemindahannya masih menunggu Keputusan Presiden. Mahkamah Konstitusi pun berpandangan bahwa pengaturan dalam UU IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta telah memberikan mekanisme transisi yang jelas sehingga untuk saat ini Jakarta tetap berstatus sebagai ibu kota negara sampai adanya Keppres pemindahan secara resmi.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Arsitektur Representasi Politik Nusantara 2029

Arsitektur Representasi Politik Nusantara 2029

Kekhususan pemerintahan di Nusantara tidak boleh melahirkan ketimpangan representasi politik.

Progres Pembangunan Gedung Legislatif IKN 25,40 Persen, Kawasan Yudikatif 32,83 Persen

Progres Pembangunan Gedung Legislatif IKN 25,40 Persen, Kawasan Yudikatif 32,83 Persen

Progres pembangunan kawasan legislatif IKN mencapai 25,40 persen dan yudikatif 32,83 persen. Otorita IKN mendorong percepatan pekerjaan.

Ketua Komisi Yudisial Siap Berkantor dan Menetap di IKN, Gedung Ditargetkan Rampung 2027

Ketua Komisi Yudisial Siap Berkantor dan Menetap di IKN, Gedung Ditargetkan Rampung 2027

Ketua KY Abdul Chair Ramadhan menyatakan kesiapan lembaganya berkantor dan menetap di IKN.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer