Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Arsitektur Representasi Politik Nusantara 2029

R
Penulis: Redaksi KP❯
Sidik Pramono
Sidik Pramono

Advertisement

Oleh:

Sidik Pramono

Managing Director Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) dan Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI)

Advertisement

Pemindahan ibu kota negara ke Nusantara bukan hanya persoalan perubahan pusat pemerintahan. Di balik perubahan status dan batas wilayah tersebut terdapat persoalan lain yang tak kalah penting: bagaimana memastikan hak politik dan representasi warga tetap terjaga dalam Pemilu 2029.

Ada dua kemungkinan yang perlu diantisipasi sejak sekarang. Pertama, Nusantara menjadi “ibu kota politik” dengan status pemerintah daerah khusus setingkat provinsi dan kedudukan pemerintahan pusat efektif sebelum tahapan Pemilu 2029 berakhir. Kedua, penataan daerah pemilihan (dapil) Pemilu 2029 sudah ditetapkan sebelum perubahan status tersebut sepenuhnya berlaku.

Jika kedua kondisi itu terjadi, desain representasi politik Nusantara tidak boleh menunggu sampai perubahan status pemerintahan selesai.

Advertisement

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2023 menyatakan Nusantara hanya menyelenggarakan pemilu nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, serta DPD. Tidak ada DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota di wilayah Nusantara. Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi serius terhadap hubungan antara warga, dapil, dan wakil rakyat.

Persoalan menjadi relatif sederhana jika sejak awal Nusantara ditetapkan sebagai dapil tersendiri. Warga di wilayah tersebut tinggal disosialisasikan bahwa mereka memilih Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, dan DPD, tetapi tidak memilih anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Problem lebih rumit jika penataan dapil Pemilu 2029 masih memasukkan wilayah Nusantara ke dalam dapil Kalimantan Timur, DPRD Kaltim, DPRD Penajam Paser Utara (PPU), dan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), sementara perubahan status Nusantara baru terjadi setelahnya.

Potensi Rekonstruksi Kursi

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Nusantara, Ibu Kota Negara yang “Sudah tapi Belum”

Nusantara, Ibu Kota Negara yang “Sudah tapi Belum”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 12 Mei 2026 menyegarkan kembali pembicaraan mengenai ibu kota negara.

Pemuda Jangan Kehilangan Jati Diri, Fahrurrozi Ajak Generasi Milenial Teladani Semangat Nasionalisme

Pemuda Jangan Kehilangan Jati Diri, Fahrurrozi Ajak Generasi Milenial Teladani Semangat Nasionalisme

Peringatan Sumpah Pemuda di Samarinda, Lurah Teluk Lerong Ilir ajak milenial perkuat nasionalisme dan lestarikan budaya.

Erau Masuk Karisma Event Nusantara, Wabup Kukar Dorong Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Erau Masuk Karisma Event Nusantara, Wabup Kukar Dorong Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Tradisi sakral Erau Adat Kutai resmi terpilih ke dalam 125 agenda Karisma Event Nusantara (KEN) 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer