
Oleh:
Sidik Pramono
Managing Director Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) dan Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI)
Pemindahan ibu kota negara ke Nusantara bukan hanya persoalan perubahan pusat pemerintahan. Di balik perubahan status dan batas wilayah tersebut terdapat persoalan lain yang tak kalah penting: bagaimana memastikan hak politik dan representasi warga tetap terjaga dalam Pemilu 2029.
Ada dua kemungkinan yang perlu diantisipasi sejak sekarang. Pertama, Nusantara menjadi “ibu kota politik” dengan status pemerintah daerah khusus setingkat provinsi dan kedudukan pemerintahan pusat efektif sebelum tahapan Pemilu 2029 berakhir. Kedua, penataan daerah pemilihan (dapil) Pemilu 2029 sudah ditetapkan sebelum perubahan status tersebut sepenuhnya berlaku.
Jika kedua kondisi itu terjadi, desain representasi politik Nusantara tidak boleh menunggu sampai perubahan status pemerintahan selesai.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2023 menyatakan Nusantara hanya menyelenggarakan pemilu nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, serta DPD. Tidak ada DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota di wilayah Nusantara. Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi serius terhadap hubungan antara warga, dapil, dan wakil rakyat.
Persoalan menjadi relatif sederhana jika sejak awal Nusantara ditetapkan sebagai dapil tersendiri. Warga di wilayah tersebut tinggal disosialisasikan bahwa mereka memilih Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, dan DPD, tetapi tidak memilih anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.
Problem lebih rumit jika penataan dapil Pemilu 2029 masih memasukkan wilayah Nusantara ke dalam dapil Kalimantan Timur, DPRD Kaltim, DPRD Penajam Paser Utara (PPU), dan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), sementara perubahan status Nusantara baru terjadi setelahnya.
Potensi Rekonstruksi Kursi
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



