KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Presiden Prabowo Subianto menargetkan program 3 juta rumah baru setiap tahun. Ini untuk mengatasi backlog perumahan yang kian meningkat.
Sebagai tindak lanjut, Ditjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengumpulkan perwakilan pemerintah daerah membahas backlog tersebut.
Baca Juga: Forum Anak Jadi Wadah Aspirasi Generasi Muda Balikpapan
Dalam agenda rapat koordinasi evaluasi pendataan pembangunan perumahaan. Berlokasi di Aula Balai Kota Balikpapan, Rabu (23/7/2025).
Kegiatan diikuti tiga provinsi, di antaranya Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Dirjen Perumahan Perdesaan Imran mengatakan, rapat ini bertujuan untuk mendapatkan data terkini terkait perumahan.
Sesuai data BPS melalui Susenas 2023, secara nasional angka backlog kepemilikan 9,9 juta rumah tangga dan backlog kelayakan mencapai 26,9 juta rumah tangga. Backlog perumahan merujuk dari jumlah unit yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan di suatu daerah.
Imran menyebutkan, khusus di Kaltim, backlog kepemilikan sebesar 162.569 rumah tangga. Sedangkan backlog rumah tidak layak huni sebesar 97.002 rumah tangga. Total backlog mencapai 259.571 rumah tangga.
“Kami berharap ada konfirmasi data dari daerah agar bisa dipadupadankan dengan data backlog itu,” katanya kepada awak media. Imran melihat data BPS sudah cukup lama, ada jarak dua tahun dengan kondisi terkini.
Baca Juga: Momen Kunjungan ke Kaltim Post untuk Menambah Wawasan dan Jadi Pengalaman Berharga
Dia optimistis backlog bisa saja jauh menurun. “Jangan-jangan backlog justru turun dengan program pemerintah yang sudah dijalankan sekarang atau sebelumnya,” bebernya.
Sehingga pertemuan ini menjadi ajang saling konfirmasi terkait dengan data backlog yang dikeluarkan oleh BPS. “Karena datanya 2023, pasti ada perkembangan lain di lapangan,” ucapnya. (*)
Editor : Ery Supriyadi