KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN- Balikpapan menjadi tuan rumah rapat koordinasi evaluasi data pembangunan perumahan, Rabu (23/7). Peserta perwakilan daerah dari Kaltim, Kaltara, dan Kalsel.
Kegiatan dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan, Ditjen Perumahan Perdesaan telah membeberkan data keperluan rumah.
Misal di Balikpapan ditemukan backlog perumahan mencapai 38 ribu rumah tangga. Itu berdasarkan data Susenas 2023. “Sementara data kami backlog kepemilikan 25 ribu dan backlog kelayakan 3 ribu. Jadi total 28 ribu,” katanya. Kementerian PKP meminta harus ada satu data secara real.
Baca Juga: Samarinda Kota Tertinggi Backlog Perumahan di Kaltim, Ini Rincian Datanya
Dengan begitu dapat dilihat kebutuhan kota yang sebenarnya. “Itu anggarannya berapa yang harus disiapkan kan berdasarkan data,” tuturnya. Artinya pemerintah daerah diingatkan agar terus mengejar backlog di masing-masing wilayah. Sehingga digelar rapat koordinasi tersebut.
Balikpapan juga sudah terus memberikan bantuan untuk menuju rumah layak huni. Ada sekitar 150 unit rumah yang diberikan bantuan kepada masyarakat setiap tahun.
“Mudah-mudahan nanti dengan kenaikan APBD kita bisa tingkatkan lagi,” sebutnya. Sementara untuk pembangunan rumah MBR maupun komersial juga tidak bisa kerja sendiri.
Baca Juga: Backlog Perumahan di Kaltim Capai 259 Ribu, Pemerintah Genjot Pendataan Baru
Ini tidak lepas dari program Presiden Prabowo yakni 3 juta rumah setiap tahun. Pemkot Balikpapan berkomunikasi dengan asosiasi perumahan.
“Berapa yang sudah dibangun, berapa dijual, stok, dan persyaratan bagi pengembang membangun perumahan,” bebernya. Sehingga pengembang tidak asal membangun perumahan. (*)
Editor : Muhammad Rizki