KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi daerah wilayah Kaltim 2025. Berlokasi di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (10/9).
Salah satu yang dibahas terkait rencana pemangkasan dana bagi hasil (DBH) 2026 kepada pemerintah daerah. Informasi yang beredar, pemerintah pusat akan memangkas DBH sekitar 50-75 persen.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK Setyo Budiyanto sempat menyinggung perlunya asas keseimbangan pemerataan terhadap DBH. Ini turut menjadi bekal bagi Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.
Balikpapan melalui asosiasi pemerintah daerah akan mempertanyakan hal ini ke pemerintah pusat. Begitu pula gubernur Kaltim akan mengawal dan bertanya ke kementerian.
“Kita bawa isu ini karena memang belum ada kepastian secara tertulis,” katanya kepada awak media. Pihaknya masih menanti kepastian dan kejelasan terkait perhitungan DBH.
Dia berharap besar agar jangan sampai DBH berkurang. Apalagi kalau dipotong 75 persen. “Itu sangat berdampak tidak baik untuk pembangunan daerah. Termasuk di Kaltim,” tuturnya.
Tentu akan mempengaruhi postur APBD 2026. Sebab tak sedikit daerah juga mengandalkan DBH. “Total dari alokasi awal dana transfer ke daerah (TKD) Rp 900-an miliar, kalau dipotong mungkin sisa Rp 200 miliar,” ujarnya.
Sejauh ini, Rahmad masih menunggu hasil keputusan dari pusat. Namun dia menjamin, program prioritas tidak akan terganggu di Kota Minyak. Meski ada pemangkasan DBH.
“Terutama pendidikan dan kesehatan tidak boleh dipangkas karena prioritas. Termasuk juga pembangunan infrastruktur,” sebutnya. Ada pun yang bisa dipangkas kegiatan yang tidak mendesak.
“Seperti acara seremonial, bimbingan teknis, dan perjalanan dinas akan kami kurangi,” imbuhnya. Dia meminta pusat bisa mempertimbangkan harapan pemerintah daerah dari DBH. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo