KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah pusat tengah merevisi Perpres 35/2018 untuk mempercepat pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).
Sebanyak 33 kabupaten/kota akan mendapatkan bantuan pembangunan instalasi tersebut, termasuk Kota Balikpapan.
Baca Juga: Wali Kota Balikpapan Desak Pemerintah: “Jangan Pangkas DBH!”
Namun, di tengah perjalanan, persyaratan bagi daerah penerima bantuan mengalami perubahan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan Sudirman Djayaleksana, menyebutkan pemerintah kini mensyaratkan produksi sampah minimal 2.000 ton per hari untuk suplai PSEL.
Padahal, produksi sampah Balikpapan hanya sekitar 550 ton per hari.
“Kalau memang PSEL harus 1.000–2.000 ton, Pemkot Balikpapan harus mencari alternatif teknologi pengolahan sampah yang kapasitasnya di bawah itu,” ujarnya.
Saat ini, Pemkot sedang menjajaki peluang kerja sama dengan sejumlah investor yang tertarik mengelola sampah di TPA Manggar.
Wali Kota Balikpapan menekankan pentingnya memastikan keberhasilan teknologi yang ditawarkan investor.
"Jangan sampai masuk teknologi yang akhirnya mangkrak,” kata Sudirman. PSEL memiliki banyak pilihan teknologi, mulai dari insinerator hingga penghasil bahan bakar minyak.
Karena itu, Pemkot berhati-hati agar proyek berjalan tuntas dan memberi manfaat optimal bagi warga. (*)
Editor : Ery Supriyadi