KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Usai penetapan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat, sejumlah proyek besar di Balikpapan terancam kelanjutan pekerjaannya pada 2026.
Salah satunya proyek pengendalian banjir tahun depan yang disusun Dinas Pekerjaan Umum (PU) Balikpapan. Seperti diketahui, upaya pengendalian banjir termasuk program prioritas wali kota.
Mengingat perbaikan drainase ini tentu menyedot kebutuhan anggaran yang cukup besar. "Kalau anggarannya kurang, pasti (programnya) berkurang juga," kata Kabid SDA dan Drainase Dinas PU Jen Supriyanto.
Sementara ini pihaknya belum dapat memastikan mana saja proyek pengendalian banjir yang dapat berlanjut. Sebab perlu review dan pembahasan lebih lanjut.
Dinas PU akan memilih skala prioritas dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran. "Bisa dilanjutkan mana-mana program yang sudah rampung tahun ini," sebutnya.
Seperti diketahui, proyek pengendalian banjir yang kini sedang berjalan yakni perbaikan saluran sekunder Inhutani. Serta saluran sekunder Balikpapan Baru.
Dinas PU berencana melanjutkan perbaikan kedua saluran sekunder tersebut pada 2026. Ini berperan penting mengendalikan titik banjir di kawasan Jalan MT Haryono.
Jika saat ini perbaikan saluran sekunder Inhutani menyentuh area hingga kantor Disdukcapil. Seharusnya dalam rencana, tahun depan proyek berlanjut lagi hingga simpang Jalan MT Haryono Dalam.
Selanjutnya perbaikan Saluran Sekunder Balikpapan Baru. Kepala Dinas PU Rita mengatakan, perbaikan saluran ini juga melanjutkan dari titik pekerjaan yang sudah rampung hingga Andy Jaya Motor.
"Lalu pekerjaan akan dilanjutkan sampai Telkom," ucapnya. Baik Saluran Sekunder Inhutani dan Saluran Sekunder Balikpapan Baru berperan penting dalam menangani banjir di Kota Minyak.
Selain itu, pembebasan lahan di Jalan Mufakat masuk dalam perencanaan pengendalian banjir pada 2026. Area permukiman ini merupakan hilir dari Daerah Aliran Sungai (DAS).
Itu masuk pembebasan lahan segmen IV. “Kalau area hulu sudah hampir semua terbuka, kita harus kendalikan di hilir secepatnya. Pembebasan lahan Mufakat ini sudah masuk perencanaan 2026," tutupnya.
Dia berharap, ada dukungan anggaran agar proyek yang sudah direncanakan bisa berjalan. Kegiatan ini kembali lagi tergantung pada ketersediaan anggaran. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo