KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN — Anggota Komisi I DPRD Balikpapan Iwan Wahyudi mengingatkan pemerintah kota agar menerapkan kebijakan efisiensi anggaran secara terukur dan tidak berdampak negatif pada sektor usaha, terutama perhotelan. Hal itu menanggapi arahan Pemprov Kaltim yang membatasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di hotel.
Menurut Iwan, langkah penghematan memang relevan dilakukan, terlebih kota ini diproyeksikan menghadapi penurunan transfer keuangan daerah (TKD) pada 2026 yang diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun. Selain itu, alokasi anggaran dari APBD Kaltim juga diprediksi berkurang sekitar Rp 200 miliar.
“Pemkot perlu bijak. Optimalkan fasilitas milik pemerintah terlebih dulu agar anggaran tetap fokus pada pelayanan dasar masyarakat,” ujarnya, belum lama ini.
Ia menekankan, belanja daerah harus diarahkan pada program prioritas yang memiliki dampak langsung, seperti pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan infrastruktur lingkungan dan drainase. Namun, Iwan menilai kebijakan efisiensi tidak boleh diterapkan secara kaku.
Menurutnya, kegiatan pemerintahan masih dimungkinkan dilaksanakan di hotel dalam situasi tertentu, seperti keterbatasan ruang pertemuan di gedung pemerintah atau agenda yang bersifat mendesak.
“Kalau situasinya mendesak dan ruang pemerintah penuh, kegiatan di hotel masih dimungkinkan. Tetapi jangan jadikan hotel sebagai pilihan pertama. Prinsip efisiensi tetap di depan,” tegasnya.
Di sisi lain, Iwan mengingatkan bahwa Balikpapan merupakan kota jasa yang selama ini hidup dari sektor perhotelan dan penyelenggaraan kegiatan berskala daerah hingga nasional. Karena itu, ia meminta penghematan tidak mengganggu keberlanjutan ekonomi pelaku usaha hotel.
“Kita tidak boleh mengabaikan kontribusi sektor hotel terhadap ekonomi daerah. Pemerintah bisa memperkuat kerja sama dengan PHRI agar gelaran kegiatan nasional maupun swasta tetap memilih Balikpapan sebagai lokasi,” katanya.
Iwan menilai diperlukan koordinasi antara pemkot, PHRI, dan pelaku usaha untuk merumuskan kebijakan efisiensi yang tetap menjaga roda ekonomi lokal.
“Efisiensi tidak harus menghambat perputaran ekonomi. Dengan koordinasi dan inovasi kebijakan, keduanya bisa berjalan seimbang,” pungkasnya. (*)
Editor : Duito Susanto