KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Meski pembangunan infrastruktur sekolah rakyat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah diminta menyediakan lahan yang siap untuk lokasi fasilitas tersebut.
Kepala Dinas Sosial Balikpapan Edy Gunawan mengatakan, pihaknya sudah mengajukan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat kepada Kementerian Sosial. Ada beberapa syarat kriteria terkait lahan tersebut.
“Minimal 5 hektare dan maksimal 7 hektare. Statusnya harus jelas atau legalitas milik pemerintah,” katanya. Kemudian pertimbangan fasilitas seperti jalur listrik, air, dan operasional pendukung untuk sekolah harus siap.
Itu semua disediakan pemerintah kota. “Ada dua opsi lahan kalau memang harus diadakan sekolah rakyat yakni di wilayah Balikpapan Utara dan Manggar Balikpapan Timur,” ucapnya.
Jika pembangunan fisik oleh pemerintah pusat rampung, sekolah rakyat akan diserahkan kepada pemerintah daerah. “Kami sudah ajukan opsi lahan sekolah rakyat ke pusat, tapi belum ada reaksi jawaban,” imbuhnya.
Pihaknya masih menunggu dulu respons dari pusat sembari memperhitungkan matang-matang kebutuhan sekolah rakyat. Dia mengaku belum tahu bagaimana anggaran operasional sekolah rakyat nanti.
Edy bercerita, saat ini yang banyak dikeluhkan daerah lain terkait kebutuhan anggaran operasional sekolah rakyat. “Banyak kasus sekolah rakyat yang ada belum siap masalah administrasi. Tapi sudah berjalan,” tuturnya.
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan beberapa kota yang pernah dan ternyata masih banyak masalah teknis operasional sekolah rakyat. Ibaratnya belum jelas siapa penanggung jawab anggaran tersebut.
“Dorong-dorongan, masuk anggaran dari pusat khusus sekolah rakyat atau diserahkan ke Dinas Sosial,” imbuhnya. Sehingga perlu menjadi pertimbangan matang.
Kalau memang dibangun sekolah rakyat berpotensi menjadi urusan pemerintah daerah. “Termasuk sekuriti, listrik, air dan lain sebagainya. Itu harus diperhitungkan,” tandasnya. (*)
Editor : Duito Susanto