BALIKPAPAN - Sejumlah catatan penting untuk Pemkot Balikpapan telah dibeberkan fraksi-fraksi DPRD Balikpapan. Ini terkait perubahan nota penjelasan wali kota terhadap raperda APBD 2026.
Imbas kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD). Fraksi PKB include Hanura dan Demokrat menekankan agar Pemkot Balikpapan memperketat pada realisasi belanja modal terutama sektor infrastruktur.
“Demi mencegah kerugian ganda akibat proyek yang bermasalah,” kata Wakil Ketua Fraksi PKB Include Hanura dan Demokrat Muhammad Hamid dalam rapat paripurna yang berlangsung di Hotel Gran Senyiur, Kamis (20/11).
Pihaknya mendesak dilakukan optimalisasi penerimaan daerah. Kemudian optimalisasi pengadaan barang dan jasa. Khususnya alokasi dana yang cukup untuk pemeliharaan aset.
“Pemerintah melakukan rehabilitasi pada aset-aset yang rusak agar bisa mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD),” bebernya. Sementara itu, pemandangan umum Fraksi NasDem diwakili Siska Anggreni.
Pihaknya meminta Pemkot Balikpapan memperhatikan penanggulangan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Serta mendukung UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Mengingat kondisi keuangan yang turun signifikan dampak dari pemangkasan dana TKD. Dia meminta pemerintah kota perlu berhati-hati dalam menentukan skala prioritas.
“Harus mengutamakan program yang meningkatkan PAD,” katanya. Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Haris mengingatkan posisi Balikpapan sebagai kota penyangga IKN.
Maka dalam penyusunan APBD, beberapa hal menjadi perhatian. Seperti alokasi anggaran untuk memperkuat program prioritas dan pengembangan sektor unggulan. Serta fokus pada kepentingan masyarakat.
Terutama peningkatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masalah dan kendala di bidang pendidikan.
Sebab tidak seimbang antara jumlah siswa dan sekolah. “Fraksi kami meminta ini menjadi pertimbangan Pemkot Balikpapan dalam melihat kebutuhan sekolah dan guru,” sebutnya.
Terakhir mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) berorientasi program yang berdampak pada peningkatan PAD. “Sekaligus menjadi nilai tambah bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki