KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Menuju deadline pembahasan yang harus rampung akhir November, tahapan raperda APBD Balikpapan 2026 kembali berlanjut melalui rapat paripurna, Senin (27/11).
Kali ini dengan agenda penyampaian jawaban wali kota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Balikpapan atas raperda APBD 2026. Kegiatan ini berlokasi di Hotel Gran Senyiur.
Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan, kegiatan ini membuktikan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD Balikpapan sudah berjalan baik. “Kami ingin saran dan masukan secara konstruktif,” katanya.
Itu sudah tersampaikan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi beberapa waktu lalu. Dia mengapresiasi dukungan tersebut. “Pemkot Balikpapan dan DPRD Balikpapan bersama-sama mengawal penganggaran 2026,” ucapnya.
Dia menegaskan, poin dari APBD 2026 untuk spending mandatory. Seperti alokasi dana di bidang pendidikan minimal 20 persen dari APBD. Kemudian bantuan iuran BPJS Kesehatan kelas 3 dan seragam gratis untuk siswa.
Lalu terkait standar pelayanan minimal (SPM) tetap berjalan tahun depan. Termasuk infrastruktur seperti pembangunan unit sekolah baru. Meski secara volume ada sedikit penyesuaian.
“Tapi paling tidak yang menyentuh program masyarakat, tetap kami prioritaskan seperti pengendalian banjir dan pelayanan air bersih,” bebernya. Selain itu, Pemkot Balikpapan juga mempersiapkan penggunaan Silpa.
Rencananya Silpa dapat digunakan pada awal Tahun 2026. “Dalam upaya mempercepat realisasi anggaran, kami akan melakukan monitoring kegiatan dalam satu dua hari ke depan,” tandasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo