KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Pemkot Balikpapan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kegiatan diikuti oleh OPD dan stakeholder terkait di Hotel Platinum, Rabu (3/12).
Kepala Disperkim Rafiuddin mengatakan, pembentukan Forum Pengembangan PKP mengikuti amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020. Tujuannya sebagai wadah pengembangan PKP di Kota Minyak.
Berdasarkan hasil rakor, Forum PKP mengawal beberapa isu penting. Seperti penanganan kawasan kumuh dan masalah kemacetan lalu lintas.
“Mau tidak mau pasti perlu kita selesaikan,” sebutnya. Teknisnya akan disampaikan kepada forum lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) agar mendapat solusi secepatnya.
Serta beberapa isu strategis lainnya terkait PKP. “Dari hasil rekomendasi hari ini akan dilanjutkan pembahasan dalam forum PKP berikutnya dan Pokja PKP,” ujarnya.
Artinya menjadi evaluasi untuk pertemuan berikutnya. Dia menambahkan, sesuai aturan hasil pembahasan Forum Pengembangan PKP akan disampaikan kepada Pokja PKP.
Forum PKP terdiri dari anggota Pokja PKP dan ditambah unsur luar. “Misal pengembang, asosiasi, akademisi, dan masyarakat,” imbuhnya. Namun untuk Pokja PKP berasal dari unsur pemerintah semua.
Anggota Pokja PKP Ali Ichwani menuturkan beberapa poin penting dari rakor tersebut. Pertama, perlu menetapkan kawasan kumuh di Balikpapan.
“Nanti berkaitan dengan penentuan potensi pembiayaan. Termasuk dari dana alokasi khusus (DAK) terintegrasi,” ucapnya. Kedua, isu bagaimana penanganan permukiman di kawasan pesisir.
Ketiga, berkaitan penyediaan isu penyediaan air minum, air limbah, sanitasi, hingga persampahan. Ini bisa menjadi tugas dari Pokja Perumahan. Terakhir pembahasan tentang hunian.
Mengingat DPPR secara bertahap kini sedang menyusun revisi rencana detail tata ruang (RDTR). Tahun ini yang disusun wilayah perencanaan Balikpapan Selatan dan kawasan pesisir.
“Kita harus bahas sisi hunian. Bagaimana menjaga hunian dan lingkungan,” tuturnya. Semua menjadi pembahasan berbagai pokja masing-masing yang terkait isu tersebut. (*)
Editor : Ismet Rifani