KALTIMPOST.ID-Pemkot Balikpapan mulai melakukan penataan ulang strategi pembiayaan pembangunan untuk memastikan proyek-proyek infrastruktur berskala besar tetap berjalan di tengah tekanan fiskal daerah.
Langkah itu dilakukan menyusul penyesuaian transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berdampak pada kesiapan anggaran sejumlah proyek prioritas.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Balikpapan Agus Budi Prasetyo mengatakan pemerintah daerah tidak ingin perlambatan fiskal menjadi penghalang bagi pembangunan jangka panjang.
Karena itu, sejumlah kegiatan strategis dirancang untuk diarahkan ke skema pembiayaan yang lebih luas. Termasuk dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim.
“PAD (pendapatan asli daerah) kami ada batasnya. Tidak semua proyek besar bisa dibiayai hanya dengan APBD. Karena itu, beberapa program prioritas sedang kami ajukan ke pemerintah pusat dan provinsi,” ujarnya belum lama ini.
Menurutnya, sejumlah proposal pembiayaan telah melalui proses penyusunan dokumen teknis dan kini memasuki tahap komunikasi lintas kementerian.
Pemerintah berharap langkah itu bisa mempercepat realisasi dukungan pendanaan. Sehingga proyek-proyek strategis tidak mundur terlalu jauh dari target awal.
Agus mengungkapkan optimisme bahwa tahun anggaran 2026 akan menjadi momentum pemulihan ruang fiskal daerah.
Hal itu sejalan dengan tren perbaikan keuangan negara pascapandemi Covid-19 yang mulai menunjukkan stabilitas dan potensi peningkatan alokasi TKD.
“Setelah proses pemulihan fiskal nasional selesai dan alokasi TKD kembali normal. Kami berharap Balikpapan memperoleh tambahan pendanaan. Jika terealisasi, proyek yang sempat tertunda bisa segera kita lanjutkan,” tambahnya.
Agus menegaskan penyesuaian anggaran bukan berarti pembatalan program. Seluruh kegiatan prioritas tetap masuk perencanaan jangka menengah, tetapi eksekusinya akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
“Yang penting, semua yang ditunda bukan berarti hilang. Begitu ruang fiskal tersedia, kita lanjutkan. Yang utama adalah menjaga ritme belanja daerah agar tetap stabil dan tidak mengganggu pelayanan publik,” jelasnya.
Selain dukungan pembiayaan lintas pemerintahan, Pemkot memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah, termasuk peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi proyek. Agar lebih efisien serta memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Dengan strategi baru itu, Pemkot Balikpapan berharap pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis tetap dapat berjalan meski dengan mekanisme penyesuaian bertahap.
Pemerintah juga menilai kolaborasi lintas pemerintahan menjadi kunci mempercepat penyelesaian kebutuhan infrastruktur, terutama yang mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas, dan pelayanan publik.
“Sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi sangat penting. Kita ingin pembangunan tetap bergerak, meski kondisi fiskal daerah saat ini menantang,” tutup Agus. (aji/rd)
Editor : Romdani.