BALIKPAPAN - Pemkot Balikpapan telah mengusulkan adanya pencetakan lahan sawah baru kepada pemerintah pusat. Ini disampaikan saat Kemenko Bidang Pangan memantau kondisi pangan di Kota Minyak.
Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan, saat ini total area sawah yang sudah berjalan hanya 27 hektare. Padahal potensi sebenarnya untuk area persawahan sebanyak 96 hektare. “Sebagian sudah ada saluran irigasi, tapi belum secara menyeluruh menjangkau semua area,” sebutnya. Pihaknya kini mendorong ekstensifikasi sawah. Sebagai solusi dalam mengatasi masalah ketahanan pangan.
“Kita berusaha mengurangi ketergantungan kebutuhan pangan dari luar daerah,” katanya. Mengingat 85-90 persen kebutuhan pangan mengandalkan pasokan dari luar daerah. Maka Pemkot Balikpapan menilai perlu pencetakan lahan sawah baru maupun rehabilitasi sawah yang ada. “Total 14 hektare perlu mendapatkan rehab,” ucapnya. Sisanya 96 hektare masih dalam bentuk hutan.
Baca Juga: Toko Grosir di Balikpapan Minim Produk UMKM, Imbauan Wawali Picu Rasa Penasaran Publik
Area persawahan ini berlokasi di Gunung Binjai Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur. Dalam sidak Kemenko Pangan di Pasar Klandasan terpantau komoditas pangan penting masih dalam kendali harga. Terlebih karena Balikpapan memiliki satgas pengendali inflasi daerah. “Masyarakat tidak perlu khawatir saat Nataru ketersediaan pangan terjaga dan harga tidak bergejolak,” tuturnya.
Sementara Asdep Stabilitas Harga Pangan Kemenko Pangan RI Mohamad Siradj Parwito mencatat sejumlah usulan dari lawatannya di Balikpapan. Termasuk soal pencetakan lahan sawah baru.
Baca Juga: Balikpapan Kejar DAK Terintegrasi Demi Tangani Kawasan Kumuh
“Kami akan laporkan, nanti pembinanya ekstensifikasi sawah dari Kementerian Pertanian,” ujarnya. Dia menambahkan, Wawali Balikpapan juga mengusulkan pemberlakuan harga eceran tertinggi (HET) khusus.
“HET di luar dari tiga zona yang ada,” tuturnya. Mengingat harga jual di Balikpapan memang selalu lebih tinggi dari HET yang ditetapkan. Sebab kebutuhan pangan berasal dari luar daerah. Serta usulan mengenai food station yang berada di bawah Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau dikenal sebagai ID FOOD. Mereka tidak hanya menjual beras SPHP.
“Tapi secara umum untuk pasar ritel modern,” imbuhnya. Semua usulan ini sudah dicatat dan nantinya menjadi pertimbangan Kemenko Bidang Pangan untuk membantu ketahanan pangan di Kota Beriman. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki