KALTIMPOST.ID-Pemkot Balikpapan terus mempercepat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah.
Upaya itu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan sistem e-Government (e-Gov).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Balikpapan Agus Budi Prasetyo menjelaskan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan tidak hanya dimulai saat pencairan anggaran, tetapi jauh lebih awal sejak proses perencanaan pembangunan.
“Digitalisasi ini mulai diterapkan dari tahap perencanaan. Dulu proses Musrenbang dilakukan manual, hasilnya dicetak tebal dan dibagikan ke peserta dari kelurahan hingga kota. Sekarang masyarakat menyampaikan usulan melalui aplikasi SIPD,” jelas Agus.
Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), masyarakat bisa mengajukan usulan program dan kegiatan secara langsung sesuai hak akses yang telah ditentukan.
Usulan yang masuk otomatis terekam dalam sistem dan dapat dibahas tanpa proses rekapitulasi manual berulang.
“Pembahasannya juga sudah melalui sistem. Kalau dulu OPD (organisasi perangkat daerah) harus membawa dokumen bertebal-tebal untuk asistensi, sekarang cukup melalui aplikasi. Kalau ada koreksi, tinggal beri catatan dan diperbaiki langsung dalam sistem,” tambahnya.
Setelah proses perencanaan dan penetapan APBD, tahapan penatausahaan dan pelaksanaan anggaran juga kini berjalan digital.
Pemkot bisa memantau serapan anggaran setiap OPD melalui sistem secara real time, termasuk perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
“Monitoring serapan anggaran sekarang jauh lebih mudah. Cukup buka aplikasi, kita bisa lihat progres tiap bulan. Itu mempermudah pengambilan keputusan saat evaluasi anggaran atau perubahan APBD,” tutur Agus.
Transformasi itu semakin diperkuat dengan penerapan SP2D online, sistem pencairan anggaran berbasis digital yang terhubung dengan bank daerah.
Inovasi itu menggantikan proses manual yang sebelumnya memerlukan dokumen fisik dalam jumlah besar, terutama menjelang akhir tahun anggaran.
“Dulu jelang Desember dokumen bisa bertumpuk dan prosesnya bisa sampai tengah malam. Sekarang semuanya lebih ringkas, cepat, dan terekam dengan baik dalam sistem,” katanya.
Menurutnya, digitalisasi tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Ketika semua proses dilakukan melalui sistem, data terekam dengan baik. Pada akhir tahun, penyusunan laporan keuangan menjadi lebih mudah karena semuanya sudah terdokumentasi,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar perubahan teknis, melainkan langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan modern.
“Tujuannya bukan hanya mempermudah pekerjaan pemerintah, tapi untuk membangun layanan publik yang lebih efektif, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (aji/rd)
Editor : Romdani.