BALIKPAPAN - Pemkot Balikpapan sudah bisa tancap gas dan bersiap menggunakan APBD 2026. Setelah proses penyempurnaan raperda APBD 2026 disetujui DPRD Balikpapan hasil evaluasi gubernur Kalimantan Timur.
Ini berlangsung melalui rapat paripurna DPRD Balikpapan ke-9 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026. Berlokasi di Hotel Gran Senyiur, Selasa 30 Desember 2025.
Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri memimpin langsung rapat paripurna tersebut. Dia mengatakan, agenda ini merupakan tahapan akhir untuk menetapkan peraturan daerah APBD 2026.
Pihaknya telah menerima hasil evaluasi raperda di tingkat provinsi. Tepatnya surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1.1/24.98/3/BPKAD tanggal 22 Desember 2025.
Sebelumnya pada 28 Oktober 2025 telah disepakati raperda APBD 2026. Itu ditandai penandatanganan berita acara bersama antara wali kota Balikpapan dan DPRD Balikpapan.
Lalu raperda APBD telah disampaikan kepada gubernur Kalimantan Timur untuk mendapat evaluasi. Tahapan ini wajib dilakukan sesuai aturan dalam undang-undang. Serta memastikan APBD Balikpapan sesuai aturan.
“Berlaku tepat sasaran, tepat waktu, serta sejalan dengan program prioritas pemerintah,” katanya. Baik pemerintah pusat, provinsi, maupun program pembangunan yang mendukung visi misi kepala daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi gubernur Kaltim, Pemkot Balikpapan dan DPRD Balikpapan melakukan perbaikan dan penyempurnaan raperda APBD 2026. “Hingga dapat disetujui DPRD Balikpapan pada rapat paripurna hari ini,” pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki