KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - ITK tidak ingin memperkeruh masalah aturan kriteria kelas eksekutif yang batal dibiayai dalam beasiswa Gratispol. Ini merupakan aspirasi mahasiswa sebagai warga Kaltim yang memiliki hak tersebut.
Sebelumnya posisi ITK maupun perguruan tinggi lainnya hanya menyerahkan data mahasiswa kepada Pemprov Kaltim. Terutama data mahasiswa asal Kaltim yang memenuhi persyaratan Gratispol.
Data ini digunakan untuk mencocokan data pelamar Gratispol yang masuk ke Pemprov Kaltim. Terdiri dari nama, usia, NIK, dan nominal UKT masing-masing mahasiswa.
“Bentuk validasi bahwa benar mereka mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi,” ucap Kepala Biro Akademik dan Umum ITK Yuspian. Setelah melalui perkuliahan satu semester, ITK melakukan konfirmasi kejelasan penerima dana.
Sayangnya setelah dilakukan rapat, Pemprov Kaltim memutuskan bantuan ini tidak berlaku bagi kelas eksekutif. Ini disampaikan melalui surat balasan Nomor 400.3.1/237/B.KESRA-1/2026.
Pemprov Kaltim menyatakan program studi yang dapat dibiayai adalah bukan penyelenggaraan kelas eksekutif, kelas malam, kelas kerja sama, kelas jauh atau sejenisnya.
Serta dalam surat tersebut, ITK diminta melakukan pengembalian dana perkuliahan yang telah dibayarkan bagi mahasiswa yang terdaftar pada program S2 kelas eksekutif.
Sebelumnya dana Gratispol memang sudah masuk secara bertahap ke rekening kampus. Terhitung November hingga Desember untuk seluruh mahasiswa ITK yang dinyatakan lolos menerima bantuan.
“Akhirnya untuk dana bantuan kelas eksekutif sudah kami kembalikan sesuai arahan dari surat balasan Pemprov Kaltim,” tuturnya. Dia berharap masalah ini menjadi pelajaran untuk pelaksanaan berikutnya.
Harapannya ada evaluasi terhadap syarat, ketentuan, dan pelaksanaan teknis program Gratispol di masa mendatang. “Ini ranah Pemprov Kaltim dan kami siap mengikuti aturan,” tutupnya. (*)