BALIKPAPAN - Musrenbang Kecamatan Balikpapan Timur berjalan lancar, Jumat (30/1) di aula kecamatan. Kegiatan ini didampingi langsung Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan Murni, Anggota DPRD Provinsi Kaltim Nurhadi Saputra, Anggota DPRD Balikpapan Suryani, para perwakilan OPD hingga stakeholder lainnya.
Camat Balikpapan Timur Ruddy Iskandar menjelaskan dari empat kelurahan di Balikpapan Timur mengusulkan sebanyak 40 prioritas usulan yang akan dikawal kejenjang berikutnya.
“Mayoritas memang banyak usulan fisik terkait drainase maupun jalan. Semoga skala prioritas yang sudah di musyawarahkan di tingkat kelurahan maupun di kecamatan ini bisa menjadi tolak ukur pembangunan di Kecamatan Balikpapan Timur, karena menyangkut terkait visi-visi Wali Kota Balikpapan dalam penanganan banjir sehingga menjadi kota layak huni,” ungkapnya.
Kelurahan Manggar terdapat 15 usulan yang disepakati dengan fokusnya mayoritas penanggulangan banjir dengan pembangunan drainase dibeberapa lingkungan RT yang terdampak.
Begitu juga 8 usulan di Kelurahan Lamaru yang prioritasnya membangun drainase dan pengerjaan penyiringan sungai Ajiraden. Kelurahan Manggar Baru mengusulkan 8 usulan prioritas. Selain penanganan banjir, ada beberapa lingkungan RT mengusulkan perbaikan jalan dan jembatan.
Sedangkan di 9 usulan di Kelurahan Teritip antara lain peningkatan jalan lingkungan, pembangunan gorong-gorong hingga pembangunan gedung serba guna diwilayah Gunung Binjai.
Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan Murni dalam kesempatan itu juga menjelaskan terkait pelaksanaan pembangunan di tahun 2026 dengan segala keterbatasan fiskal yang saat ini sesuai dengan aturan pemerintah pusat, maka optimalisasi pendanaan itu dilaksanakan untuk program prioritas.
“Apakah di kecamatan dapat bagian? Semua dapat, tetapi dengan proporsi yang kemudian ditata supaya semua prioritas kota bisa terlaksana meskipun kemungkinan targetnya tidak seperti yang sudah kita rencanakan dalam RPJMD.
Tetapi itu bisa diatur karena memang ada peraturan bila terjadi pengurangan fiskal atau perubahan kekuatan fiskal itu bisa dilakukan evaluasi terhadap target di RPJMD termasuk target-target di kecamatan,” ungkapnya. (*)
Editor : Sukri Sikki