KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Sebagai calon kandidat peraih Adipura, Pemkot Balikpapan mengapresiasi kunjungan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol secara ‘diam-diam’, beberapa waktu lalu.
Ini merupakan bagian verifikasi terhadap penilaian yang sudah berjalan. Menteri Hanif sempat menyinggung kondisi sungai Balikpapan yang tidak friendly. Itu ketika rombongan datang ke Kampung Phinisi, Klandasan.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan Sudirman Djayaleksana mengatakan, masalah lingkungan khususnya kebersihan sungai memiliki kondisi yang dinamis.
Misalnya ketika sudah bersih, kondisi bisa berubah saat musim hujan. Begitu pula pantai atau pesisir yang selama ini telah dijaga oleh petugas sebanyak 80 orang turun ke lapangan.
Apalagi saat air pasang turut membawa sampah dan tertinggal ketika surut. Menurutnya sampah ini tidak statis, melainkan dinamis. “Kejadian hari ini tidak sama dengan besok karena ada banyak faktor,” sebutnya.
Baik dari sisi kondisi cuaca, iklim, hingga perilaku masyarakat. Menurutnya mungkin warga Balikpapan sudah mengetahui aturan dan jadwal pembuangan sampah.
“Tapi apa pendatang tahu dengan aturan ini,” imbuhnya. Terlebih Balikpapan merupakan kota terbuka yang tak sedikit menjadi tujuan perantauan.
Dia berharap menteri juga bijak dan melihat kondisi sungai atau pesisir kemarin karena pengaruh musim hujan intensitas tinggi. Itu turut membawa sedimentasi dari hulu ke hilir.
Pihaknya sudah menyampaikan kepada lurah dan camat untuk terus gencar mengatasi persoalan sampah. “Kita berperang terhadap perilaku orang,” ucapnya. Ini butuh proses yang tidak semudah membalik telapak tangan
Apalagi sosialisasi untuk orang dewasa sangat sulit diterima. “Kami kerja sama dengan Disdikbud untuk memberikan edukasi sejak dini tentang pengelolaan sampah,” tuturnya.
Sebagai informasi, tahun ini tidak ada daerah yang mendapat Adipura Kencana dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sebab tidak ada yang dapat memenuhi kriteria penilaian tersebut.
Total hanya empat kota di Indonesia yang berpotensi mendapat predikat Adipura dengan jumlah nilai lebih dari 75. Di antaranya Ciamis, Balikpapan, Bontang, dan Surabaya.
Jika tidak meraih Adipura, selanjutnya terdapat predikat kota bersertifikat diberikan kepada 29 kabupaten/kota. Sedangkan sisanya lebih dari 400 kabupaten/kota termasuk predikat kota kotor.
Menteri Hanif menyebutkan, Indonesia benar benar dalam posisi darurat sampah. “Sehingga presiden memang memulai gerakan Indonesia Asri,” tutupnya. (*)
Editor : Ismet Rifani