KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Kodam VI/Mulawarman secara resmi memulai pelaksanaan Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Operasi Yustisi Polisi Militer.
Pembukaan operasi ditandai dengan upacara gelar pasukan yang dipimpin Kasdam VI/Mlw, Brigjen Andy Setyawan, di Lapangan Makodam VI/Mlw, Balikpapan.
Ada 300 personel terlibat dalam apel tersebut, terdiri dari unsur Polisi Militer TNI AD, AL, dan AU, Propam Polda Kaltim, Yonif 600/Modang, serta instansi sipil seperti Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Balikpapan.
Kehadiran lintas unsur ini mencerminkan soliditas dan sinergi antar-satuan dalam mendukung penegakan disiplin. Operasi bertema “TNI Prima, Taat Hukum, Berdaulat, Indonesia Maju”, menjadi pedoman sekaligus komitmen seluruh prajurit dalam menjaga kehormatan diri, satuan, dan institusi TNI secara keseluruhan.
Dalam amanat Agus Subiyanto yang dibacakan oleh Kasdam VI/Mlw, disampaikan bahwa disiplin dan kepatuhan hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap TNI.
Berdasarkan data evaluasi 2025, angka pelanggaran prajurit menunjukkan tren penurunan dibanding tahun sebelumnya. Operasi gaktib turun 5,62 persen dan operasi yustisi turun 40,64 persen
“Capaian ini adalah kemajuan positif, namun kita tidak boleh lengah. Pembinaan disiplin harus konsisten ditingkatkan,” ujar Andy Setyawan saat membacakan amanat Panglima TNI.
Meski terjadi penurunan pelanggaran, pimpinan TNI menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar disiplin prajurit tetap terjaga di tengah tantangan era digital.
Beberapa poin penting yang menjadi sasaran Operasi Gaktib dan Yustisi 2026 meliputi kepatuhan berlalu lintas bagi prajurit TNI, pengawasan perilaku prajurit di ruang publik dan media sosial guna menjaga citra institusi.
“Penindakan tegas terhadap penyalahgunaan narkoba, pemberantasan perjudian, termasuk judi online, penanganan berbagai tindak pidana lainnya yang melibatkan prajurit,” tegasnya.
Panglima TNI juga menekankan pentingnya modernisasi alat dan sistem informasi untuk mempercepat proses penanganan perkara secara transparan dan akuntabel. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo