Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Usulkan Gelar Rapat Dengar Pendapat Soal Antrean Truk Panjang di SPBU

A
Penulis: Adhiel kundhara❯
CARI SOLUSI: Antrean truk di SPBU Tanjung Laut mendapat atensi dari legislator. ADIEL KUNDHARA/KP
CARI SOLUSI: Antrean truk di SPBU Tanjung Laut mendapat atensi dari legislator. ADIEL KUNDHARA/KP

Advertisement

KALTIMPOST.ID, BONTANG - Antrean panjang kendaraan, khususnya truk, di sejumlah SPBU di Kota Bontang mendapat perhatian serius DPRD.

Anggota Komisi B DPRD Bontang, Suharno, mengatakan pihaknya akan mendorong pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) guna membahas persoalan tersebut secara menyeluruh.

Menurutnya, fenomena antrean BBM subsidi saat ini tidak hanya didominasi kendaraan proyek, tetapi juga kendaraan pribadi berbahan bakar diesel. Hal ini memperlihatkan adanya tekanan besar terhadap ketersediaan BBM subsidi di lapangan.

Advertisement

“Masalah ini menyangkut lintas komisi. Komisi C berkaitan dengan distribusi dan antrean di SPBU, sedangkan Komisi B melihat dari sisi kuota dan kebijakan ekonomi. Karena itu, kami usulkan rapat gabungan,” kata Suharno.

Politikus PKS ini mengungkapkan, salah satu penyebab utama membludaknya antrean adalah pengalihan kuota BBM subsidi. Selain itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi yang cukup signifikan juga menjadi faktor pemicu.

Advertisement

Selisih harga yang mencapai hampir Rp10 ribu per liter membuat banyak pengguna beralih ke BBM subsidi. “Kalau selisihnya terlalu jauh, masyarakat pasti memilih yang lebih murah. Akibatnya, tekanan ke BBM subsidi makin tinggi,” ucapnya.

Suharno juga menyoroti potensi adanya praktik pengetapan atau penyalahgunaan BBM subsidi. Ia menilai kondisi disparitas harga yang tinggi membuka peluang terjadinya praktik tersebut di lapangan. “Ini sulit dihindari kalau pengawasannya tidak ketat, apalagi dengan selisih harga yang besar,” tutur dia.

Untuk itu, DPRD berencana mengundang pihak terkait dalam RDP, termasuk Pertamina dan OPD teknis, guna mencari solusi konkret. Salah satu langkah yang akan didorong adalah pengajuan tambahan kuota BBM subsidi untuk Kota Bontang.

“Kalau memang datanya menunjukkan kekurangan, DPRD bersama pemerintah daerah akan mengusulkan penambahan kuota,” terangnya.

Selain membahas kuota, evaluasi distribusi dan pengawasan di SPBU juga akan menjadi fokus dalam RDP tersebut. DPRD ingin memastikan BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Atasi Antrean Solar SPBU Tanjung Laut, Pemkot Bontang Siapkan Sistem Digital

Atasi Antrean Solar SPBU Tanjung Laut, Pemkot Bontang Siapkan Sistem Digital

"Pemkot Bontang uji coba skema baru antrean Solar di SPBU Tanjung Laut & siapkan sistem digital terintegrasi. Simak rinciannya!"

Antrean BBM Subsidi Ganggu Lalu Lintas dan UMKM, Pemkot Samarinda Minta Dishub Tertibkan SPBU

Antrean BBM Subsidi Ganggu Lalu Lintas dan UMKM, Pemkot Samarinda Minta Dishub Tertibkan SPBU

Antrean BBM subsidi di sejumlah SPBU Samarinda kembali memicu kemacetan dan mengganggu UMKM. Pemkot meminta Dishub menata antrean.

Andai Tanpa Pengetap, Tanpa Beli Solar Menginap

Andai Tanpa Pengetap, Tanpa Beli Solar Menginap

Antrean BBM subsidi di Kaltim dinilai perlu solusi menyeluruh. Penambahan SPBU diyakini dapat mengurai antrean dan menekan pengetap.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer