BALIKPAPAN - Bappeda Litbang Kota Balikpapan mulai menyusun kerangka pendanaan untuk RKPD 2027 dengan tantangan besar.
Meskipun total usulan belanja daerah dari berbagai perangkat daerah mencapai Rp4,7 triliun, proyeksi pendapatan kota pada 2027 hanya berada di angka Rp2,8 triliun, menyisakan selisih anggaran sebesar Rp1,8 triliun yang perlu segera diatasi.
Hal ini terkait kerangka pendanaan yang menjadi bagian penting dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2027. Bappeda Litbang juga harus mewujudkan seluruh program yang telah disusun perangkat daerah melalui renstra dan RPJMD.
Baca Juga: Rancangan Awal RKPD 2027 Balikpapan: Bappeda Litbang Ungkap 4 Program Prioritas
“Kami kombinasikan penyesuaian dana, tapi bagaimana program prioritas tetap harus bisa terealisasi tahun depan,” kata Kepala Bappeda Litbang Balikpapan Murni.
Dia menjelaskan, pendapatan daerah 2026 menurun dibanding pendapatan daerah 2025. Nominalnya dari Rp 4,1 triliun menjadi Rp 3,2 triliun karena ada beberapa kebijakan.
Kini proyeksi 2027, pihaknya tidak ingin berlebihan dan harus menyesuaikan kemampuan kota. “Proyeksi pendapatan daerah tanpa dana alokasi khusus dan bantuan keuangan sebesar Rp 2,8 triliun,” tuturnya.
Baca Juga: Ekonomi Penyangga IKN Melaju, Penyaluran Kredit Balikpapan Tumbuh 19,62 Persen
Sedangkan belanja daerah jauh lebih besar. Pihaknya menghitung berdasarkan hasil inventarisasi usulan atau program renstra OPD dan forum OPD, total belanja daerah yang telah diusulkan sebesar Rp 4,7 triliun.
“Sementara proyeksi kemampuan pendapatan hanya Rp 2,8 triliun. Artinya kurang sekitar 1,8 triliun lagi,” ujarnya. Dia berharap, hal ini menjadi perhatian agar perlu kolaborasi pemerintah pusat, pemprov, dan IKN.
“Hal ini penting bagi balikpapan menciptakan cita-cita kebutuhan Rp 4,7 triliun,” tandasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki