KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Koordinasi lintas sektor dalam pengamanan wilayah perairan dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI dengan Ditpolairud Polda Kaltim.
Direktur Polairud Polda Kaltim Kombes Pol Restika Pardemean Nainggolan memaparkan gambaran umum kondisi perairan Kaltim, wilayah perbatasan.
“Termasuk kekuatan personel, markas unit, serta kesiapan armada kapal patroli dan sarana pendukung operasional lainnya,” ungkap Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yuliyanto.
Ia juga menyoroti sejumlah potensi kerawanan di wilayah perairan, mulai dari illegal fishing, illegal mining, illegal logging, hingga peredaran narkotika dan tindak pidana pencurian di atas kapal.
Januari hingga Februari 2026, tercatat 38 kejadian menonjol di wilayah perairan hukum Polda Kaltim. Data tersebut menjadi dasar evaluasi dalam memperkuat pola patroli dan pengawasan di titik-titik rawan.
Selain aspek penegakan hukum, Ditpolairud turut memaparkan pelaksanaan program unggulan Baharkam Polri, seperti Sambang Presisi, perpustakaan terapung, klinik terapung, penanaman mangrove, serta kegiatan bakti sosial bagi masyarakat pesisir.
“Kesiapsiagaan unsur SAR dalam menghadapi bencana banjir dan tanah longsor juga menjadi perhatian dalam forum tersebut,” ungkapnya.
Sementara Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenpolkam RI, Brigjen TNI Parwito, menegaskan bahwa pengamanan laut tidak dapat dilakukan secara parsial.
“Sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, terutama di wilayah strategis seperti Kaltim yang dilintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II—jalur pelayaran terpadat kedua di Indonesia,” bebernya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo