KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Rencana besar pembangunan Kota Beriman pada 2027 dihantui tantangan fiskal yang berat. Bappeda Litbang Balikpapan mengungkapkan adanya selisih anggaran yang mencapai Rp 3 triliun antara usulan OPD dengan kemampuan keuangan daerah.
Kepala Bappeda Litbang, Murni, menegaskan bahwa pemerintah kini harus memutar otak untuk memilih program mana yang benar-benar menjadi prioritas agar tetap bisa berjalan di tengah keterbatasan dana.
Hal ini dibahas dalam kegiatan pra murenbang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Balikpapan 2027, Kamis (5/3/2026). Bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Demi menyelaraskan seluruh program dan kegiatan OPD pada tahun depan dan mengawal program prioritas Pemkot Balikpapan. Serta membahas strategi penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah saat ini.
“Terutama untuk program paling prioritas dari OPD akan kita jaga supaya masuk alokasi anggaran 2027,” kata Kepala Bappeda Litbang Murni. Total kebutuhan anggaran dari seluruh OPD mencapai Rp 5,9 Triliun.
Itu semua yang sudah masuk dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). “Sedangkan kondisi fiskal kita hanya mampu 50 persen sekitar Rp 2,8 Triliun. Jadi harus dikurangi Rp 3 triliun,” bebernya.
Menurutnya kemampuan fiskal 2027 tidak akan jauh berbeda dari tahun ini. Mengingat semua daerah turut terdampak pemangkasan anggaran, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota.
Namun di dalam RKPD 2027, pihaknya sementara ini tetap mengakomodasi semua kebutuhan OPD. Harapannya nanti ada perubahan kebijakan pusat yang menambah dana transfer daerah.
Sebagai antisipasi, kini tugas OPD pada pra musrenbang harus mengatur ulang kebutuhan anggaran. Mereka wajib memahami bahwa keterbatasan ini memaksa pemerintah untuk berpikir mana yang lebih prioritas lagi.
“Terutama program yang paling berdampak paling diutamakan,” imbuhnya. Ini sudah sesuai dengan sembilan program prioritas wali kota di RPJMD Balikpapan 2025-2029.
Namun tetap nanti akan kembali ditinjau lagi mana saja program yang paling prioritas. Seperti penanganan banjir akan tetap berlanjut karena berdampak secara sosial, ekonomi, dan membebani infrastruktur kota.
“Kemudian konektivitas juga perlu untuk memperlancar distribusi,” sebutnya. Beberapa infrastruktur harus mendukung untuk memberi ruang baru bagi UMKM. Serta kesan lebih indah dan rapi bagi wajah kota. (*)
Editor : Duito Susanto