Data Dinilai Tak Valid, Pengamat Unmul Minta Klaim UMKM Tulang Punggung Ekonomi Dikaji Ulang

KALTIMPOST.ID – Pengamat ekonomi sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsodjo, menyoroti berbagai persoalan mendasar yang dinilai masih membayangi kondisi perekonomian Indonesia.

Banyak hal, mulai dari lemahnya validitas data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta perlambatan ekonomi. Purwadi menilai pemerintah perlu melakukan pembenahan serius terhadap pendataan sektor UMKM. 

Menurutnya, data yang selama ini digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan belum tentu mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia mencontohkan fenomena yang kerap ditemui di Kota Samarinda, khususnya di kawasan Sempaja. 

Seorang pelaku usaha, misalnya, membuka bengkel di satu lokasi, kemudian berpindah tempat karena tingginya biaya sewa.  Bahkan tidak sedikit yang menutup usaha bengkelnya dan beralih profesi menjadi pedagang nasi goreng atau membuka usaha lain.

"Besok bisa saja yang awalnya berjualan nasi goreng ternyata tiga bulan kemudian bangkrut, lalu berganti membuka barbershop atau usaha cukur rambut. Perubahan-perubahan seperti ini sering kali tidak pernah tercatat dalam data resmi," kata Purwadi kepada Kalti Post, Selasa (28/7).

Menurut Purwadi, kondisi tersebut membuat klaim sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional perlu dikaji kembali. "Apakah benar menjadi tulang punggung atau tidak? Jangan sampai kita hanya mengandalkan data yang tidak pernah diperbarui sesuai kondisi nyata di lapangan," katanya.

Ia menegaskan, pendataan merupakan tanggung jawab negara, terlebih Indonesia memiliki Sensus Ekonomi.  Namun, menurutnya masih ada kekhawatiran di tengah masyarakat ketika didata oleh petugas, karena muncul anggapan pendataan berkaitan dengan pajak.

"Situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Ketika masyarakat ditanya macam-macam, mereka sering berpikir akan dikenakan pajak. Persepsi seperti ini harus diselesaikan agar pendataan berjalan optimal," jelasnya. 

Purwadi menekankan, apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah cepat dalam mengatasi persoalan ekonomi, dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor usaha, tetapi juga dapat merembet ke persoalan sosial dan keamanan. Menurutnya, tekanan ekonomi yang semakin berat berpotensi meningkatkan angka kriminalitas karena masyarakat tetap harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

"Seperti pencurian, begal, hingga tindak kejahatan lainnya. Orang harus tetap makan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya persoalan ekonomi berubah menjadi persoalan keamanan yang juga menjadi pekerjaan rumah bagi aparat kepolisian," pungkasnya. (riz)