KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN — Video viral yang memperlihatkan keributan di markas Polresta Balikpapan akhirnya mendapat penjelasan resmi dari kepolisian. Peristiwa tersebut kini telah melalui proses penyelidikan menyeluruh.
Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, menyatakan bahwa informasi yang beredar di media sosial tidak menggambarkan keseluruhan kejadian.
“Yang disampaikan di media hanya sebagian kecil dari rangkaian peristiwa yang terjadi,” ujarnya.
Baca Juga: Indomaret Beri Bantuan Alat-Alat Kesehatan untuk Posyandu di Kelurahan Bukit Pinang Kota Samarinda
Ia menjelaskan, dari hasil analisis, kedatangan warga tersebut tidak semata-mata untuk menanyakan perkembangan perkara.
“Ada indikasi tujuan lain, termasuk untuk mendiskreditkan kepolisian,” ungkapnya.
Peristiwa itu terjadi pada Rabu (15/4/2026), melibatkan seorang warga bernama Yosep B. Martua. Ia datang ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus dugaan penipuan yang telah berjalan selama tiga tahun dan sudah berstatus SP3 atau penghentian penyidikan.
Dalam video yang beredar, terlihat adu dorong antara Yosep dan seorang perwira yang disebut sebagai Kanit Harda berinisial Ipda F. Insiden tersebut terjadi setelah perdebatan terkait perekaman pertemuan menggunakan telepon genggam.
Menurut Endar, hal tersebut menjadi perhatian pihak kepolisian dalam menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan upaya hukum.
Terkait status perkara, ia menegaskan bahwa proses hukum telah berjalan sesuai ketentuan. Yosep sendiri dalam kasus tersebut berstatus sebagai saksi.
“Perkara itu sudah dilaporkan sejak lama, dan yang bersangkutan posisinya sebagai saksi. Legal standing-nya perlu kita lihat, mengapa yang bersangkutan datang dengan cara seperti itu,” jelasnya.
Ia juga menyoroti perekaman yang dilakukan di dalam kantor polisi, yang saat ini masih dalam kajian.
Namun, Endar menyayangkan narasi yang berkembang di media sosial karena dinilai tidak bijak dan berpotensi membentuk persepsi negatif di masyarakat.
“Kami terbuka terhadap kritik dan masukan. Tetapi jika disampaikan dengan cara yang tidak baik, tentu akan berdampak pada persepsi publik,” katanya.
Kapolda pun mengimbau masyarakat agar lebih objektif dalam menerima informasi yang beredar. Ia juga meminta agar penyampaian keluhan dilakukan melalui jalur resmi.
“Kami mengimbau masyarakat untuk melihat informasi secara utuh dan objektif agar tidak terjadi kesalahpahaman,” pungkasnya. (*)
Editor : Ery Supriyadi