BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan resmi mengusulkan penambahan kuota BBM subsidi jenis solar kepada BPH Migas guna mengatasi kelangkaan yang memicu aksi demo sopir truk.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan langkah ini diambil menyusul meningkatnya aktivitas logistik di Balikpapan sebagai kota penyangga IKN yang kini dihuni hampir 1 juta jiwa.
Menanggapi aksi demo kelangkaan solar yang dilakukan sopir truk se-Balikpapan, Pemkot Balikpapan telah menggelar rapat bersama Forkopimda di Aula Balai Kota, Senin (4/5) sore.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud memimpin langsung rapat tersebut. Pihaknya mendapat saran dan masukan dari forkopimda. Seperti Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerrold Kumontoy, Kejari Balikpapan Andri Irawan, dan lainnya.
Baca Juga: BPBD Paser Deteksi 171 Titik Panas, Status Waspada Karhutla Ditetapkan
Termasuk Pertamina dan SPBU yang menyalurkan solar bersubsidi. Berdasarkan hasil pertemuan, Pemkot Balikpapan meminta penambahan kuota BBM kepada Pertamina.
“Kami sampaikan juga kepada supir truk. Insyaallah antrean solar semoga bisa teratasi,” katanya pada Senin (4/5). Dia berharap, upaya dan kondisi yang dialami Balikpapan ini terdengar oleh pemerintah pusat.
Walau sedang mengusulkan penambahan kuota. Rahmad mengakui, ada persyaratan yang panjang. Pemkot Balikpapan harus bermohon dulu. Kemudian BPH Migas juga harus mendapat data akurat.
“Karena ini minyak subsidi, kita tidak bisa main-main. Begitu juga dengan BPH Migas dan Pertamina,” ucapnya. Dalam rapat tersebut, Pertamina berencana membuka SPBU baru dalam waktu dekat.
“Kami akan kawal mudah-mudahan cepat dibangun. Sehingga bisa memecah antrean dan mengurangi kemacetan,” tuturnya. Dia berharap, Pertamina mewujudkan SPBU baru ini secepatnya.
Baca Juga: Polres Kutim Wanti-wanti Penimbunan BBM, SPBU Diminta Patuh Aturan
Rahmad juga menawarkan bagi pihak swasta yang minat membangun SPBU. Mengingat Balikpapan masih kekurangan SPBU. “Tidak seimbang antara jumlah SPBU dan kendaraan yang beredar,” ucapnya.
Pihaknya berupaya permohonan penambahan kuota disetujui pemerintah pusat. Rahmad menjelaskan, Balikpapan tidak bisa menghitung kuota dari jumlah penduduk.
Berdasarkan catatan Disdukcapil, jumlah penduduk yang terdaftar hanya 770.000 jiwa. Sementara Balikpapan banyak penduduk non permanen sebagai kota transit. Apalagi kini IKN sudah terbangun.
“BPS memprediksi aktivitas pergerakan orang mencapai 1 juta di Balikpapan,” sebutnya. Terlihat dari tingkat okupansi hotel. Semua menjadi beban, baik sembako sampai bahan bakar minyak (BBM).
Dia mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga kondusifitas kota. Jangan sampai masalah solar ini membuat was-was warga. “Saya pastikan BBM tidak langka, tapi ada regulasi yang mengatur subsidi karena ini kebijakan pusat,” pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki