KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - DPRD dan Pemkot Balikpapan berkolaborasi untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tak main-main, legislator bahkan bersiap menyisir setiap celah kebocoran pendapatan demi ambisi mencapai angka Rp2 triliun di masa depan.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Yono Suherman mengatakan, pihaknya sesuai fungsi pengawasan akan terus monitoring serapan PAD. Setiap kebocoran pendapatan akan dikejar oleh legislator.
Tahun ini, Balikpapan memiliki target PAD sebesar Rp1,5 triliun. “Kami target PAD bisa naik menjadi Rp1,8 triliun,” sebutnya. Harapannya capaian PAD bisa mencapai Rp2 triliun pada beberapa tahun ke depan.
Dia meyakini, jika kepatuhan wajib pajak bisa mencapai 80 persen. Nantinya serapan PAD bisa melonjak tajam. Sementara saat ini banyak pelaku usaha tidak bisa dipungut maksimal.
Baca Juga: Sirnas C PBSI di Kutim Pecah Rekor, 504 Atlet dari 15 Provinsi Serbu GOR Kudungga
DPRD Balikpapan mendorong agar 13 jenis pajak daerah bisa optimal meraih pendapatan untuk membangun daerah. Baik untuk pajak restoran, hotel, hiburan, parkir, dan sebagainya.
Ada teknologi seperti tapping box untuk mengawasi aktivitas wajib pajak. “Karena mungkin petugas BPPDRD sendiri masih kurang. Jadi butuh alat untuk mendukung operasinya,” imbuhnya.
Yono menjelaskan, Pemkot Balikpapan sudah mendorong membuat server atau komputer untuk input pembayaran. Namun terkadang masih ada aksi nakal wajib pajak yang memiliki dua server.
“Kalau ketaatan pajak bisa mencapai 80 persen, maka PAD kita akan naik sangat luar biasa,” sebutnya. Saat ini, DPRD Balikpapan melalui Komisi II akan menelusuri wajib pajak dan potensi PAD.
Baca Juga: Ekspor Kaltim Anjlok USD154 Juta, Sektor Migas Jadi Biang Kerok Utama
“Komisi II akan intens Juni-Juli sidak ke semua instansi,” tuturnya. Dia berharap dengan waktu tiga bulan mendatang, aksi sidak ini bisa turut mendongkrak kepatuhan wajib pajak dan capaian PAD. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo