Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Paser Soroti Lahan Warga di Cagar Alam, Desak Pemerintah Pusat Bertindak

MA
Isu kawasan cagar alam masih menjadi kendala pembangunan dan aktivitas ekonomi warga di sejumlah desa di Kabupaten Paser.
Isu kawasan cagar alam masih menjadi kendala pembangunan dan aktivitas ekonomi warga di sejumlah desa di Kabupaten Paser.

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID, TANAH GROGOT – DPRD Kabupaten Paser mendesak pemerintah pusat segera menuntaskan persoalan lahan masyarakat yang masuk kawasan cagar alam.

Status kawasan konservasi dinilai menjadi hambatan bagi aktivitas ekonomi warga sekaligus pembangunan fasilitas umum di sejumlah desa di Kabupaten Paser.

Advertisement

Permasalahan tersebut menjadi fokus dalam kunjungan kerja Komisi I dan Komisi III DPRD Paser ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur di Samarinda, Jumat (8/5/2026).

Wakil Ketua I DPRD Paser, Zulkifli Kaharuddin, mengatakan pemerintah pusat perlu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.

Advertisement

Menurutnya, banyak warga sudah tinggal secara turun-temurun sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai kawasan cagar alam.

“Warga di wilayah itu sudah tinggal sejak lama. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat tidak dirugikan. Kami berharap ada kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan fungsi konservasi,” kata Zulkifli, Senin (11/5/2026).

Ketua Komisi I DPRD Paser, Kasri, menambahkan status kawasan lindung membuat pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam membangun infrastruktur maupun melakukan penataan wilayah.

Dampaknya juga dirasakan langsung masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan usaha pesisir.

“Karena statusnya kawasan lindung, pemerintah daerah tidak bisa leluasa membangun fasilitas. Kami meminta pemerintah pusat menyiapkan langkah konkret, termasuk kemungkinan penyediaan lahan relokasi atau lahan usaha bagi warga terdampak,” ujar Kasri.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Atasi Ketimpangan Pegawai, Komisi I DPRD Paser Minta Pemkab Terapkan Sistem Merit secara Konsisten

Atasi Ketimpangan Pegawai, Komisi I DPRD Paser Minta Pemkab Terapkan Sistem Merit secara Konsisten

Komisi I DPRD Kabupaten Paser mendesak Pemkab Paser untuk segera melakukan penataan ulang penempatan ASN.

DPRD Paser Gelar Rapat Gabungan, Bahas Penambangan Emas Ilegal yang Cemari Sumber Air di Tiga Desa

DPRD Paser Gelar Rapat Gabungan, Bahas Penambangan Emas Ilegal yang Cemari Sumber Air di Tiga Desa

DPRD Paser gelar rapat gabungan bahas pencemaran air akibat tambang emas ilegal di Muara Komam dan Batu Sopang. Warga ultimatum 2 minggu.

    DPRD Paser Bahas Raperda Minol, MUI Menolak

DPRD Paser Bahas Raperda Minol, MUI Menolak

Pembahasan Raperda minol Paser mendapat masukan dari DPRD, MUI, PCNU, hingga lembaga adat terkait pengawasan peredarannya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer