BALIKPAPAN - Suasana ruang rapat paripurna DPRD Balikpapan mendadak panas jelang pembukaan sidang di Hotel Gran Senyiur, Senin (18/5). Fraksi PKB, Hanura, dan Demokrat secara mengejutkan melayangkan interupsi dan mengancam akan walkout.
Aksi protes ini dipicu oleh tiga agenda penetapan Raperda tahun anggaran 2026 yang dinilai sepihak dan tanpa melalui proses pembahasan formal sebelumnya.
Mereka meminta penjelasan terkait agenda penetapan tiga perda. Di antaranya penetapan Penarikan Raperda tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Balikpapan Tahun 2025-2026 dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Balikpapan Tahun Anggaran 2026.
Kemudian agenda penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026. Serta penetapan Raperda Balikpapan di luar Propemperda Tahun 2026.
Fraksi PKB Include Hanura dan Demokrat merasa tidak pernah ada pembahasan terkait tiga agenda tersebut. Sementara sebelum masuk dalam rapat paripurna sudah ada proses terlebih dahulu.
Situasi panas ini membuat Wakil Ketua DPRD Balikpapan Muhammad Taqwa melakukan skorsing 15 menit terhadap rapat tersebut. Hingga akhirnya rapat paripurna bisa berjalan lagi hampir pukul 11.00 Wita.
Anggota Fraksi PKB Include Hanura dan Demokrat Syarifudin Oddang mengatakan, sesuai judul dalam agenda yakni penetapan. Dia meminta diskusi dan menyatukan persepsi dulu.
“Apakah kata menetapkan sudah pernah diproses? Kalau belum untuk apa ditetapkan,” katanya kepada awak media. Pihaknya tidak ingin bertanggung jawab pada raperda yang tidak diketahui jelas pembahasannya.
Baca Juga: Bhabinkamtibmas dan FKPM Graha Indah Sinergi Adakan Patroli Kamtibmas
Dia menuturkan, sebaiknya ada rapat gabungan sebelum melakukan penetapan. Menurutnya ini juga sama seperti membahas kesepakatan anggaran. Tentu secara formal dan aturan perlu melalui proses.
“Ada Badan Anggaran sebelum membahas juga mendengarkan usulan dari komisi,” sebutnya. Begitu pula sebelumnya, setiap komisi bertemu OPD terkait sebagai mitra dan membahas segala kebutuhan masyarakat.
“Saya saran samakan dulu persepsi khususnya di Bapemperda,” tuturnya. Terutama terkait tiga agenda yang disoroti benar atau tidak pernah dibahas dan masuk dalam program perencanaan.
Dia bercerita undangan agenda rapat paripurna ini diterima juga diterima sekitar 2 hari sebelum acara. Pihaknya pun mengaku tidak tahu sama sekali tentang rencana penetapan.
Jika tidak ada penjelasan, Fraksi PKB Include Hanura dan Demokrat menyatakan siap walkout. Menurutnya ini bukan masalah sederhana. Sebab anggota dewan harus menjalankan tugas sesuai tupoksi.
Mulai dari legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain itu, fraksi gabungan ini juga menyoroti kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang absen dalam rapat paripurna.
Sementara ini merupakan agenda penting, Bapemperda memaparkan kinerja OPD. Yakni penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus penyusunan rekomendasi DPRD Balikpapan atas LKPJ wali kota 2025. (*)
Editor : Sukri Sikki