BALIKPAPAN – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Balikpapan menyerahkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 kepada Pemkot Balikpapan. Dalam rekomendasi tersebut, legislatif memberikan sejumlah catatan strategis terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Anggota Pansus LKPJ DPRD Balikpapan Muhammad Najib menilai, meski kinerja administrasi berjalan cukup baik, masih banyak OPD yang belum mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah secara tepat dalam implementasi di lapangan.
“Kami melihat masih belum mampu menerjemahkan visi-visi wali kota dengan tepat,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD Balikpapan Kritik Kuota Pelatihan Disnaker: Hanya 80 Orang, Bagaimana Mau Tingkatkan SDM?
Dia mencontohkan penanganan stunting yang dinilai tidak cukup hanya melalui program pemberian makanan tambahan bagi bayi. Menurutnya, pendekatan utama justru harus dimulai dari edukasi pola hidup sehat di lingkungan keluarga.
“Jadi perlu dilakukan sosialisasi kepada orang tuanya,” katanya.
Najib menegaskan, persoalan stunting juga tidak bisa dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas OPD.
Selain itu, dia menyoroti fungsi posyandu yang dinilai seharusnya dapat dikembangkan menjadi pusat aktivitas masyarakat, bukan sekadar tempat penimbangan balita.
“Puskesmas sekarang bukan tempat orang sakit, tetapi bagaimana menanamkan pola hidup sehat,” tuturnya.
Baca Juga: Pusat Minim Anggaran, Pemkot Balikpapan Perbaiki Jalan Nasional
Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai fasilitas kesehatan tingkat pertama bisa dimanfaatkan untuk membangun komunitas warga, seperti kelompok penderita diabetes maupun hipertensi yang rutin melakukan kegiatan olahraga sekaligus edukasi kesehatan.
Menurutnya, seluruh OPD harus mampu memahami arah kebijakan wali kota hingga ke tahap implementasi teknis di lapangan.
“Ketika wali kota ingin A, seluruh OPD harus pintar menerjemahkan maksud dan implementasi di lapangan,” ungkapnya.
Sebagai solusi, DPRD mendorong Pemkot Balikpapan melalui BKPSDM menggelar bimbingan teknis bagi aparatur, terutama terkait pengelolaan keuangan daerah dan perubahan nomenklatur yang kerap terjadi setiap tahun.
Pansus berharap rekomendasi yang diberikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota dalam penggunaan APBD ke depan. Rekomendasi tersebut juga disebut telah disusun secara rinci untuk masing-masing OPD.
“Semoga OPD menelaah secara detail yang kami sampaikan,” pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan