BALIKPAPAN – Permasalahan kelangkaan dan panjangnya antrean biosolar di Balikpapan kembali dikeluhkan para sopir truk. Keluhan tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang difasilitasi Komisi III DPRD Balikpapan, Jumat (29/5).
Dalam pertemuan itu, perwakilan sopir truk menyampaikan kondisi antrean pengisian biosolar yang dinilai semakin membebani operasional mereka di lapangan. Bahkan antrean kendaraan disebut bisa mencapai 3 hingga 5 kilometer dari lokasi SPBU.
Baca Juga: Atasi Antrean Biosolar di Balikpapan, DPRD Desak BPH Migas Tambah Kuota dan SPBU di Setiap Kecamatan
Sebelumnya, persoalan biosolar juga sempat memicu aksi demonstrasi gabungan sopir truk dan mahasiswa pada 4 Mei lalu yang menuntut penambahan kuota biosolar di Balikpapan.
Namun dalam RDPU kali ini, fokus utama pembahasan lebih menyoroti sistem antrean pengisian BBM subsidi yang dianggap tidak tertata dan menyulitkan para sopir.
Para sopir menilai kondisi tersebut diperparah dengan terbatasnya jumlah SPBU penyalur biosolar di Balikpapan yang saat ini hanya tersedia di dua titik.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, mengatakan pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk mencari solusi konkret atas persoalan antrean biosolar.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRD Balikpapan berencana berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) maupun Satuan Tugas (Satgas) khusus penanganan biosolar.
“Kami usulkan membentuk Panitia Khusus atau Satgas khusus,” katanya.
Menurut Yusri, langkah tersebut diperlukan agar tata niaga dan sistem antrean biosolar di Balikpapan bisa lebih tertib dan tidak merugikan masyarakat maupun pelaku usaha transportasi.
“Bagaimana mencari jalan keluar yang tidak merugikan pihak mana pun,” tuturnya.
DPRD Balikpapan juga berencana menggelar pertemuan lanjutan pada pekan depan dengan melibatkan mahasiswa yang sebelumnya ikut mengawal isu penambahan kuota biosolar dan persoalan antrean panjang di SPBU Balikpapan.
Editor : Muhammad Ridhuan