KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romylus Tamtelahitu menyoroti pentingnya pemenuhan hak kesehatan bagi para tersangka maupun tahanan kasus narkotika.
Sebab banyak tahanan narkoba sudah tidak mendapatkan dukungan keluarga sehingga kesulitan mengakses layanan kesehatan, termasuk karena tidak memiliki kepesertaan BPJS aktif.
“Kami menemukan banyak tahanan yang sudah ditinggalkan keluarganya. Ketika mereka menjadi tahanan negara, maka negara wajib hadir untuk memastikan hak-hak kesehatannya tetap terpenuhi,” terang Romylus.
Pihaknya berharap akses layanan kesehatan bagi tahanan maupun peserta rehabilitasi dapat lebih mudah diperoleh melalui sinergi dengan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Seluruh kebijakan dijalankan Ditresnarkoba Polda Kaltim berbasis data, fakta, dan analisis lapangan.
Baca Juga: Gegana Brimob Sisir Pelabuhan hingga Jalan Rawan Kejahatan di Balikpapan, Obvitnas Dijaga Ketat
Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai intelligent led policing, yakni strategi kepolisian yang mengedepankan analisis, pemetaan persoalan, dan proyeksi kebutuhan di masa depan sebelum mengambil kebijakan.
“Setiap langkah yang kami lakukan harus berbasis fakta dan bukti. Ketika ada anomali di lapangan, maka tugas kami adalah menemukan akar persoalannya, menganalisisnya, lalu mencari solusi yang tepat,” paparnya.
Ke depan, Ditresnarkoba Polda Kaltim juga berencana memperluas kerja sama dengan berbagai instansi, termasuk Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, guna memperkuat pelayanan sosial bagi tersangka maupun tahanan kasus narkotika.
Penanganan persoalan narkoba tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Baca Juga: Ditresnarkoba Polda Kaltim Gandeng Dinkes, Tahanan Kasus Narkoba Kini Jadi Perhatian Khusus
“Kalau bekerja sendiri mungkin kita bisa bergerak lebih cepat. Tetapi jika bekerja bersama berbagai stakeholder, kita bisa melangkah lebih jauh. Itulah alasan mengapa kolaborasi ini sangat penting,” urainya.
Romylus juga mendatangi Balai Rehabilitasi Tanah Merah (Bareta) dan berdiskusi langsung dengan Kepala Balai, Bambang.
Dalam kunjungan itu, ditemukan fakta bahwa kapasitas rehabilitasi yang tersedia masih terbatas dibandingkan kebutuhan penanganan penyalahguna narkoba di Kalimantan Timur.
Pihaknya menemukan adanya anomali pada tingkat okupansi fasilitas rehabilitasi. Kapasitas yang tersedia masih terbatas. “Sehingga perlu dicari solusi bersama agar layanan rehabilitasi bisa menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan,” imbuhnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo