BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawal penyaluran BBM bersubsidi dan menindak praktik pengetapan Pertalite yang masih terjadi di lapangan.
Langkah tersebut disampaikan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, usai menerima audiensi Aliansi Balikpapan Bergerak (Barak) yang menyuarakan berbagai persoalan distribusi BBM subsidi, termasuk antrean panjang dan keterbatasan SPBU penyalur Pertalite.
“Mulai besok kami akan membentuk tim satgas untuk mengawal penyaluran BBM bersubsidi di seluruh SPBU terkait,” ujar Rahmad.
Baca Juga: Antrean Pertalite Balikpapan Disorot Mahasiswa, Desak Penertiban Pengetap BBM Subsidi
Menurutnya, satgas akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum hingga instansi terkait sektor migas. Tim tersebut nantinya bertugas melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.
“Kami akan melibatkan kejaksaan, TNI, Polri, BPH Migas, Hiswana Migas, dan pihak terkait lainnya,” katanya.
Pembentukan satgas menjadi respons atas keluhan masyarakat mengenai antrean Pertalite yang masih terjadi di sejumlah SPBU. Dalam audiensi tersebut, Barak juga meminta agar seluruh SPBU di Balikpapan dapat menyalurkan Pertalite dan jam operasional penyaluran tidak dibatasi.
Saat ini, penyaluran Pertalite di Balikpapan hanya dilakukan di delapan SPBU. Dari jumlah tersebut, lima SPBU menyediakan jalur khusus pengisian untuk kendaraan roda dua.
Rahmad menjelaskan, penetapan lokasi SPBU penyalur Pertalite telah mempertimbangkan kondisi lalu lintas, kapasitas jalan, serta dampaknya terhadap aktivitas masyarakat.
“Penetapan lima SPBU ini sudah berdasarkan daya dukung sarana dan prasarana jalan,” ujarnya.
Ia mencontohkan kebijakan penempatan antrean Biosolar di kawasan SPBU Kilometer 13 yang dipilih karena tidak berada di kawasan permukiman maupun pusat aktivitas ekonomi.
“Karena di sana tidak ada permukiman dan tidak mengganggu aktivitas perdagangan atau ekonomi,” katanya.
Terkait jam operasional, Rahmad menegaskan pengaturannya menjadi kewenangan masing-masing SPBU dengan mempertimbangkan pola aktivitas masyarakat setempat. Sementara kebijakan distribusi BBM subsidi secara umum tetap berada di bawah kewenangan Pertamina.
Meski demikian, Pemkot Balikpapan tidak menutup kemungkinan melakukan evaluasi terhadap jumlah SPBU penyalur BBM subsidi apabila diperlukan.
“Kalau perlu nanti kita kaji semua SPBU mana yang bisa menyalurkan BBM subsidi apabila memungkinkan,” tegasnya.
Ia berharap keberadaan satgas dapat meminimalkan praktik pengetapan yang selama ini diduga menjadi salah satu penyebab antrean panjang, sekaligus memastikan distribusi BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Editor : Muhammad Ridhuan