BALIKPAPAN - Rencana peniadaan bantuan keuangan (Bankeu) pada 2027 dari APBD Kaltim, lagi-lagi masih menjadi akar dari berteriaknya sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.
Kepada Kaltim Post, salah satu Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra mempertanyakan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) meniadakan bankeu yang dinantikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sampai hari ini saya masih mempertanyakan kepada gubernur, kenapa kami tidak boleh dapat bankeu,” kata Nurhadi saat dihubungi, Jumat (3/7/2026).
Salah satu hal yang ingin diperjuangkannya sebagai legislator daerah pemilihan (Dapil) Balikpapan, yakni peningkatan kesejahteraan nelayan.
Seperti diketahui, Balikpapan merupakan kota yang dikelilingi laut dan pantai. Tetapi, nelayan mengalami penurunan tiap tahun.
“Makanya saya di Komisi II selalu menyampaikan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, ayo mana peran sertanya dinas ini,” sebutnya.
Mantan anggota DPRD Kota Balikpapan itu juga menyebut, beberapa kali memberikan bantuan mesin perahu kepada nelayan di Kota Minyak.
Namun, dia juga menyadari menyejahterakan bukan berarti selalu “menyuapi” dengan makanan atau bahan pokok penting (bapokting).
“Bukan seperti itu caranya membantu masyarakat. Tapi kita bantu mereka untuk mencari makan melalui bantuan mesin, bantuan kapal, atau bantu alat tangkap,” ucapnya.
Kendati demikian, dia sadar anggaran pokok pikiran (pokir) terbatas, sehingga masih banyak pihak titik yang belum kebagian.
“Sekarang permasalahannya gubernur tidak mau memberikan kami bankeu kepada kami sebagai anggota DPRD provinsi, apa alasannya. DPRD provinsi itu butuh bankeu, kenapa kami tidak boleh membawa anggaran kami ke dapil kami,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani