Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Esais asal Madura
KALTIMPOST.ID, Baru-baru ini Mufli Budi Ananda menjadi buah bibir masyarakat Indonesia. Pasalnya, namanya “nongol” di jajaran Dewan Komisaris PT Krakatau Posco. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan patungan (joint venture) antara PT Krakatau Steel (milik pemerintah) dengan raksasa baja asal Korea Selatan, Posco.
Sosok yang diketahui sebagai asisten pribadi Raffi Ahmad tersebut dinilai tidak memiliki kompetensi dan kapabilitas yang mumpuni untuk menjadi komisaris. Dilihat dari latar belakang pendidikan dan rekam jejak karier-nya, dia dianggap tidak cocok menduduki posisi tersebut.
Wajarlah sebagian dari kita menaruh rasa curiga bercampur penasaran, apakah tidak ada lagi selain Mufli untuk ditetapkan sebagai komisaris? Atas dasar apa penunjukan Mufli tersebut? Lompatan karier yang begitu cepat dari asisten artis hingga menjadi petinggi perusahaan manufaktur skala besar membuat kita bertanya-tanya.
Apalagi apabila ditinjau dari rekam jejak pendidikannya, saya kira cukup jauh atau bahkan sama sekali tidak berkaitan dengan ekonomi dan bisnis. Saya pun menelusurinya. Ternyata diketahui bahwa dia merupakan lulusan D3 Teknik Listrik dan sempat menempuh pendidikan S1, tapi mengundurkan diri.
Dalam konteks tersebut, lagi-lagi kita mendapatkan sebuah kenyataan yang sukar ditepis bahwa meritokrasi di negeri ini hanya di atas kertas. Di negeri ini, semua seolah bisa diatur sedemikian rupa. Profesionalitas, kapabilitas, integritas, jam terbang, pengalaman, rekam jejak kerja, dan rekam karya seseorang, sekali lagi, tidak menjadi pertimbangan utama untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu. Semua dipengaruhi atau bahkan dikalahkan oleh kekuatan “relasi”.
Spekulasi liar bermunculan. Raffi Ahmad sebagai salah satu Utusan Khusus Presiden, yang artinya “orang dekat” Prabowo, dinilai cukup memengaruhi penempatan Mufli sebagai komisaris. Mufli dekat dengan Raffi, dan Raffi dengan Penguasa. Begitulah kira-kira skema dan alurnya. Jadi, dengan modal networking, karpet merah terbentang lebar.
Segala kesempatan dan peluang terbuka. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang sukar menjadi mudah. Yang tidak bisa menjadi bisa. Ibarat pesulap yang melafalkan mantra, “Simsalabim Abrakadabra: jadi Komisaris!”
Bisa jadi Mufli hanya “dimanfaatkan” oleh pihak-pihak tertentu untuk mempertebal dompet/rekening mereka. Atau sebatas digunakan untuk sarana money laundering atau pencucian uang. Entahlah, saya pun tidak bisa menyimpulkan secara serampangan sebab jatuhnya malah menuduh tanpa bukti. Tapi yang jelas, sejauh ini saya berpendapat bahwa Mufli belum cukup pantas untuk duduk sebagai komisaris di perusahaan sekelas PT Krakatau Posco yang mana sebagian sahamnya itu milik pemerintah.
Selain Mufli, ada juga sosok bernama Ginka Febriyanti Ginting yang didapuk sebagai komisaris PT Pertamina Retail, perusahaan milik pemerintah yang mengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Namanya mencuat ke publik sebab Ginka sendiri pernah menjadi relawan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
