BALIKPAPAN - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan dari sektor pajak dan retribusi belum mencapai target maksimal hingga menyisakan kekurangan sebesar Rp130 miliar. Fraksi NasDem menyoroti kinerja pemerintah kota dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Senin (6/7).
Tepatnya dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan wali kota atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, Senin (6/7).
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Yono Suherman memimpin rapat paripurna yang didampingi Muhammad Taqwa dan Budiono. Sementara, Pemkot Balikpapan dipimpin oleh Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo.
Fraksi NasDem diwakili oleh Puryadi memberi catatan terkait sumber pembiayaan yang masih bergantung pendapatan transfer. “Baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebesar 69,5 persen,” ucapnya.
Sedangkan postur dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 30,18 dan pendapatan lainnya 0,32 persen. “Target PAD Rp1,38 triliun yang terealisasi 90,5 persen. Masih terdapat kekurangan Rp130 miliar,” imbuhnya.
Menurutnya kekurangan capaian PAD ini seharusnya tidak terjadi pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Target sektor pajak Rp1,2 triliun dan hanya bisa realisasi Rp900 miliar atau 88 persen.
Sedangkan target retribusi daerah Rp171 miliar dan mampu terealisasi Rp156 miliar. Artinya kurang Rp15,5 miliar. Fraksi NasDem berharap pemerintah kota melalui OPD teknis meningkatkan dan memacu kinerja.
Pihaknya melihat masih terdapat potensi besar untuk meraup PAD dari kedua sektor tersebut. “Kemudian penanggulangan banjir DAS Ampal, kami meminta pemkot melakukan evaluasi komprehensif agar ada solusi,” tuturnya.
Serta mengingatkan, kinerja Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) yang kerap menjadi keluhan masyarakat dapat segera ditindak lanjuti. Seperti perbaikan pipa demi mendukung kelancaran distribusi air bersih. (*)
Editor : Ismet Rifani