Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kaltim Minta Perusahaan Tambang Transparan Soal Pembayaran Pajak

A
Penulis: Ainur Rofiah❯
PERTAMBANGAN: Aktivitas pertambangan salah satu perusahaan terbesar di Kaltim. Legislator meminta perusahaan bisa lebih transparan terkait pajak di tengah belum optimalnya penyaluran DBH. (ILUSTRASI)
PERTAMBANGAN: Aktivitas pertambangan salah satu perusahaan terbesar di Kaltim. Legislator meminta perusahaan bisa lebih transparan terkait pajak di tengah belum optimalnya penyaluran DBH. (ILUSTRASI)

Advertisement

SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel meminta seluruh perusahaan pertambangan yang beroperasi di Benua Etam lebih terbuka terkait kewajiban pembayaran pajak. Transparansi dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Ekti mengatakan pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara akuntabel agar seluruh potensi pendapatan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan di Kaltim.

Menurut politikus Partai Gerindra itu, persoalan kebocoran penerimaan negara, termasuk dari sektor perpajakan, telah menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menyinggung pentingnya menutup celah kebocoran penerimaan negara.

Advertisement

"Pak Prabowo sudah menyampaikan berulang-ulang, bahwa kebocoran APBN itu tidak sebanding dengan kebocoran yang dilakukan oleh oligarki, ini termasuk pajak," ujar Ekti saat dikonfirmasi, Kamis (9/7).

Legislator dari daerah pemilihan Kutai Barat-Mahakam Ulu tersebut menilai pemerintah dan pelaku usaha harus memiliki komitmen yang sama dalam memperbaiki tata kelola penerimaan negara maupun daerah. Dengan tata kelola yang lebih baik, potensi kebocoran penerimaan dapat ditekan sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat melalui pembangunan.

Advertisement

"Jadi hal-hal seperti ini mari kita sama-sama bersihkan dari manajemen-manajemen yang keliru," tegasnya.

Ekti juga menyoroti pentingnya meningkatkan PAD di tengah keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan yang menjadi kewenangannya, termasuk dari sektor pertambangan.

Karena itu, ia meminta data mengenai kewajiban perpajakan perusahaan dapat dibuka secara transparan sebagai bagian dari penguatan pengawasan terhadap penerimaan daerah.

"Kita sudah tahu DBH kita, hampir seluruh Indonesia, DBH hampir tidak dikirim oleh pusat. Jadi otomatis PAD daerah itu yang diutamakan. Makanya data itu harus ada," pungkasnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Jasa Lingkungan Berpotensi Tambah PAD Kaltim, DPRD Garap Regulasi Pengelolaannya

Jasa Lingkungan Berpotensi Tambah PAD Kaltim, DPRD Garap Regulasi Pengelolaannya

DPRD Kaltim uji publik Ranperda Jasa Lingkungan Hidup guna jadikan modal ekologis sumber PAD baru dan ekonomi karbon.

DPRD Kaltim Gelar Uji Publik Ranperda HIV/AIDS, Perkuat Pencegahan hingga Pengobatan ODHIV

DPRD Kaltim Gelar Uji Publik Ranperda HIV/AIDS, Perkuat Pencegahan hingga Pengobatan ODHIV

DPRD Kaltim uji publik Ranperda HIV/AIDS dan IMS untuk perjelas regulasi skrining, pengobatan, dan cegah stigma ODHIV.

Ruang Fiskal Terbatas, DPRD Kaltim Minta Anggaran Kebencanaan Karhutla dan Banjir Tak Diabaikan

Ruang Fiskal Terbatas, DPRD Kaltim Minta Anggaran Kebencanaan Karhutla dan Banjir Tak Diabaikan

Ruang fiskal terbatas, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud minta Pemprov tidak abaikan anggaran penanggulangan karhutla dan banjir.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer