BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menyoroti persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi masalah kronis di Kota Balikpapan. Menurutnya, berbagai upaya penanganan telah dilakukan, namun belum mampu mengatasi banjir secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran.
Nurhadi mengatakan, salah satu titik banjir yang paling sering menjadi perhatian yakni kawasan Jalan MT Haryono. Saat masih menjabat sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan, pihaknya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 135 miliar untuk penanganan daerah aliran sungai (DAS) Ampal.
Namun, hingga saat ini kawasan tersebut masih kerap dilanda banjir. “Dulu kami sudah menganggarkan sekitar Rp 135 miliar. Tetapi sampai sekarang banjir masih terjadi karena kebutuhan anggarannya diperkirakan bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun,” kata Nurhadi saat dikonfirmasi pada Rabu (8/7).
Ia menilai, keterlibatan pemerintah provinsi (Pemprov) sangat diperlukan untuk membantu pemerintah kota, terutama pembangunan dan perbaikan sistem drainase di berbagai wilayah. Menurut Nurhadi, banjir tidak hanya terjadi di kawasan MT Haryono, tetapi juga tersebar di sejumlah wilayah lain, seperti Balikpapan Barat, Balikpapan Selatan, dan Balikpapan Timur.
Karena itu, ia berharap DPRD Kaltim dapat berkontribusi melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada pemerintah daerah. Namun, dia menyayangkan kebijakan Pemprov Kaltim, yang disebutnya tidak lagi memberikan alokasi Bankeu yang dapat diperjuangkan oleh anggota DPRD di daerah pemilihan (Dapil) nya.
"Kami di DPRD Provinsi setidaknya ingin membantu sedikit melalui pembangunan drainase-drainase di Kota Balikpapan. Namun sekarang Bantuan Keuangan itu tidak lagi diberikan. Kami mempertanyakan alasannya. DPRD Provinsi membutuhkan Bankeu agar aspirasi masyarakat di daerah pemilihan dapat direalisasikan," tegasnya.
Politisi PPP itu menyebut, berdasarkan hasil reses yang dilakukan seluruh anggota DPRD, mayoritas aspirasi masyarakat sebenarnya berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. "Permintaan mereka sederhana, seperti pembangunan drainase, semenisasi jalan lingkungan, hingga bantuan alat dan mesin penangkapan ikan,” jelasnya legislator dapil Balikpapan itu. (riz)
Editor : Muhammad Rizki