BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan resmi memulai pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, Rabu (15/7).
Rapat yang digodok oleh Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jajaran perangkat daerah ini meletakkan fokus utama pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah ini diambil sebagai strategi menghadapi ancaman defisit akibat berlanjutnya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
"Intinya fokus kami bagaimana cara meningkatkan PAD dan target yang ditetapkan bisa tercapai," ujar Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, di sela-sela rapat pembahasan.
Pembahasan PAD menjadi instrumen krusial dalam mengukur ketahanan fiskal Balikpapan. Pasalnya, "badai" efisiensi anggaran masih akan terus menghantam keuangan pemerintah daerah pada tahun depan.
Menurut Alwi, situasi ini menandai tahun kedua diterapkannya kebijakan efisiensi yang ketat sejak tahun lalu, yang otomatis membatasi ruang gerak pembangunan kota.
Penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Balikpapan tercatat merosot tajam dalam tiga tahun terakhir:
Tahun 2025: Balikpapan menerima TKD penuh sebesar Rp2,3 triliun.
Tahun 2026: Rencana awal TKD sebesar Rp1,8 triliun dipangkas pasca-efisiensi menjadi hanya sekitar Rp1 triliun.
Tahun 2027 (Estimasi): Transfer pusat diproyeksikan merosot lagi menjadi kurang lebih hanya Rp800 miliar.
Kondisi ini menjadi tantangan berat mengingat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Balikpapan sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.
"Artinya memang ada pemangkasan transfer dari pemerintah pusat dan tentu hal ini sangat berdampak,” tegasnya. Sebab, sekitar 70 persen postur APBD Balikpapan bergantung pada dana TKD tersebut.
Menghadapi masa-masa sulit dalam dua tahun terakhir, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dituntut memutar otak. Menggenjot pendapatan lokal mandiri menjadi satu-satunya jalan keluar untuk mengamankan APBD.
Meski dihimpit keterbatasan, Alwi mengapresiasi kinerja keuangan daerah yang masih menunjukkan tren positif dibanding wilayah tetangga.
"Alhamdulillah, PAD Balikpapan saat ini masih yang tertinggi dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur (Kaltim)," imbuhnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Balikpapan berencana menaikkan target PAD pada tahun depan. Jika target PAD tahun ini dipatok sebesar Rp1,58 triliun, maka pada tahun 2027 target dirancang naik sekitar Rp100 miliar menjadi Rp1,68 triliun.
Meski begitu, Alwi menyebutkan angka ini belum final dan nantinya harus tetap berpijak pada realita di lapangan. Cermat mengukur potensi riil agar target tersebut tidak sekadar menjadi angka di atas kertas.
"Jangan hanya bisa bicara target, tapi kita harus memikirkan kemungkinan capaian PAD," pungkas Alwi. (*)
Editor : Ismet Rifani