BALIKPAPAN — Penantian panjang jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan untuk menempati fasilitas baru akan segera berakhir. Pembangunan gedung baru yang berdiri di atas lahan eks ruang rapat paripurna tersebut kini telah mencapai progres hingga 98 persen, termasuk pengerjaan interior.
Meski belum sepenuhnya diserahterimakan, aktivitas di dalam gedung baru setinggi tiga lantai ini terpantau sudah mulai terlihat pada Rabu (15/7).
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini menerapkan sistem pinjam pakai ruangan untuk mengakomodasi agenda-agenda kedewanan yang mendesak.
"Sementara kami sistemnya masih pinjam pakai ruangan seperti rapat pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027," ujar Alwi.
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Alwi menjelaskan bahwa ruang rapat gabungan yang saat ini dimiliki DPRD Balikpapan kapasitasnya terlalu kecil dan sempit. Padahal, pembahasan KUA-PPAS melibatkan puluhan peserta penting.
Selain anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balikpapan, rapat krusial tersebut juga dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta jajaran kepala perangkat daerah terkait.
Untuk menyiasati keterbatasan ruang, DPRD Balikpapan telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) selaku instansi teknis untuk mendapatkan izin pemakaian sementara.
"Kemungkinan sampai Senin (20/7) nanti, kami masih meminjam ruangan lagi untuk pelaksanaan rapat paripurna," tambahnya.
Lebih lanjut, Alwi menekankan bahwa percepatan penggunaan gedung baru ini akan membawa dampak positif yang sangat signifikan bagi keuangan daerah.
Selama ini, keterbatasan fasilitas memaksa legislatif merogoh kocek cukup dalam untuk menyewa hotel demi menyelenggarakan agenda-agenda besar.
Dengan adanya gedung baru ini, DPRD Balikpapan dipastikan dapat menghemat anggaran operasional secara substansial.
Politisi Partai Golkar tersebut optimistis bahwa gedung ini akan sepenuhnya siap beroperasi secara resmi dalam waktu dekat. Targetnya memanfaatkan fasilitas baru ini untuk momen bersejarah di bulan kemerdekaan.
“Insyaallah, informasinya bulan depan gedung ini sudah bisa digunakan sekitar Agustus,” tuturnya. Alwi berharap proses serah terima aset dari Dinas PU dapat segera dituntaskan.
Sehingga, pelaksanaan Rapat Paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang sudah bisa terlaksana di gedung baru yang representatif. (*)
Editor : Ismet Rifani