KALTIMPOST.ID-Badai efisiensi anggaran kembali menghantam Kota Minyak. Dana transfer ke daerah (TKD) diprediksi menyisakan sekitar Rp 800 miliar saja. Pemkot dan DPRD Balikpapan kini harus memutar otak agar roda pemerintahan tidak lumpuh total.
Badan Anggaran DPRD Balikpapan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah merampungkan pembahasan rancangan KUA PPAS 2027 pada Kamis (16/7). Setelah melalui pembahasan intens selama dua hari terakhir sejak Rabu (15/7).
Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri mengatakan, pembahasan rancangan KUA PPAS sudah selesai. Namun kemungkinan masih ada perubahan-perubahan angka lagi sampai ada ketetapan pasti.
“Kami menunggu TAPD melakukan rasionalisasi anggaran yang akan dilaporkan kepada tim banggar. Masih ada angka-angka yang perlu revisi,” ungkapnya kepada awak media, Kamis (16/7).
Dia menjelaskan, masuk tahun kedua efisiensi anggaran sangat terasa berat. Mengingat pengurangan dari dana transfer ke daerah (TKD) tersisa sekitar Rp 800 miliar. Ini tentu berat karena pemangkasan sebesar 60-70 persen.
“Kita hanya mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD). Target PAD tahun depan naik menjadi Rp 1,68 triliun. Semoga target tahun ini bisa tercapai agar sebagai acuan untuk mengejar 2027,” bebernya.
Catatan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), realisasi PAD hingga triwulan II sekitar 30-35 persen dari target Rp 1,58 triliun. Angka serapan PAD yang masuk tidak sampai Rp 500 miliar.
Biasanya terjadi peningkatan signifikan pada pajak daerah pada Agustus dan September. Alwi optimis target masih dapat tercapai dengan catatan BPPDRD bekerja keras agar tidak ada kebocoran PAD.
“Jangan ada tagihan manual dan harus menambah alat perekam transaksi untuk meningkatkan pengawasan,” sebutnya. Sebagai strategi utama agar keuangan daerah tetap aman walau ada badai pemangkasan TKD.
Alwi menegaskan, dana TKD sudah tidak bisa diandalkan. Pemangkasan sangat memberatkan daerah seperti yang terjadi di Tidore, Maluku Utara. Bahkan mereka sudah tidak bisa lagi membayar gaji PPPK.
“Semoga ada peningkatan PAD dan pemerintah pusat berbaik hati tidak memotong dana TKD agar kondisi fiskal kita aman,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.