KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Balikpapan, Senin (20/7/2026). Meski menyatakan sepakat, sejumlah fraksi memberikan catatan kritis dan aspirasi penting untuk penyusunan APBD mendatang.
Salah satunya datang dari Fraksi NasDem yang menyoroti sektor pendapatan daerah, infrastruktur dasar, hingga penataan kota.
Baca Juga: Tekan Angka Penyebaran Diabetes, Poltekkes Kaltim Gelar PKM di Kelurahan Simpang Pasir
Anggota Fraksi NasDem, Vera Yulianti menegaskan pentingnya Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan ini mendorong pemanfaatan sistem digitalisasi, pengawasan kebocoran penerimaan, serta perluasan basis pajak dan retribusi daerah tanpa membebani masyarakat.
Selain itu, Pemkot Balikpapan diminta memaksimalisasi bantuan pendanaan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kaltim, hingga Otorita IKN.
"Posisi strategis Balikpapan sebagai Beranda IKN harus mampu memberikan manfaat fiskal bagi pembangunan daerah," ujar Vera.
Baca Juga: Tembus Rp20 Triliun, Kutim Jadi Daerah dengan Investasi Terbesar Kedua di Kaltim
Fraksi NasDem juga mengingatkan agar realisasi belanja daerah diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
Pihaknya meminta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dapat ditekan melalui perencanaan matang dan percepatan kegiatan.
Sektor pelayanan dasar masyarakat menjadi perhatian utama Fraksi NasDem. Pihaknya mendesak percepatan penyelesaian krisis air bersih, mulai dari perluasan jaringan pipa, sambungan baru, hingga pemerataan distribusi.
Baca Juga: Transaksi Sabu di Depan Musala, Pria di Sangkulirang Tak Berkutik Diciduk Polisi
Terkait penanganan banjir, meski membutuhkan anggaran besar, Pemkot diminta memprioritaskan pembebasan lahan dan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal agar dampaknya segera dirasakan warga.
Di bidang pendidikan, pembenahan kapasitas sekolah negeri dinilai mendesak menyusul keluhan yang kerap terjadi selama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
"Kami meminta prioritas alokasi anggaran untuk pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru di kelurahan hasil pemekaran. Butuh pemerataan fasilitas pendidikan agar semua mendapat akses yang mudah dan berkualitas," tegasnya.
Di sisi lain, pergerakan ekonomi melalui pertumbuhan UMKM di Balikpapan disambut positif. Namun, maraknya UMKM di sejumlah ruas jalan maupun persimpangan memicu kemacetan dan ketidaktertiban lalu lintas.
Pemkot Balikpapan diharapkan segera merelokasi para pelaku UMKM ke area terpadu yang telah disediakan agar predikat Balikpapan sebagai kota nyaman huni tetap terjaga.
"Kami berharap komitmen pemerintah kota tidak hanya tertuang dalam bentuk laporan, tetapi benar-benar terwujud dalam kebijakan program dan penganggaran yang terukur," pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki