Kuorum Terpenuhi, DPRD Bontang Gelar Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2025
KALTIMPOST.ID, BONTANG - DPRD Bontang menggelar Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III Tahun 2026 pada Senin (15/6/2026) di Ruang Rapat Paripurna. Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Bontang itu dipimpin Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. Sebelum rapat dimulai, pimpinan sidang terlebih dahulu memeriksa jumlah kehadiran anggota dewan untuk memastikan terpenuhinya syarat kuorum sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD.
Berdasarkan daftar hadir, sebanyak 15 anggota DPRD hadir dalam rapat paripurna tersebut. Kehadiran anggota dewan berasal dari berbagai fraksi, yakni Fraksi Golkar sebanyak lima orang, Fraksi PKB tiga orang, Fraksi PDI Perjuangan satu orang, Fraksi Gerindra dua orang, Fraksi gabungan PKS-NasDem tiga orang, serta Fraksi Amanat Demokrat Bergelora satu orang.
Dengan jumlah tersebut, rapat dinyatakan memenuhi ketentuan kuorum sehingga agenda paripurna dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Berdasarkan daftar hadir yang telah kami periksa, jumlah anggota DPRD yang hadir telah memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD. Dengan demikian, Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III dapat dilaksanakan,” kata Andi Faizal saat memimpin sidang.
Ia menjelaskan, agenda penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran.
Menurutnya, dokumen pertanggungjawaban tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama antara DPRD dan pemerintah daerah guna memastikan seluruh pelaksanaan anggaran berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Baca Juga: Menjaga Perut Rakyat, Menjaga Balikpapan
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan Nota Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam laporannya, Pemkot Bontang kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
“Opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Bontang dan DPRD dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan,” ucap Neni di hadapan peserta rapat paripurna.
Neni menjelaskan, capaian tersebut tidak hanya menjadi indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi juga mencerminkan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, akuntabilitas keuangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
