BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus memacu realisasi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hingga Agustus 2026, pengerjaan telah mencapai 55 unit dari total target 100 unit rumah pada tahun ini.
Dari total kuota tersebut, sebanyak 20 unit diserahkan Pemkot Balikpapan melalui kerja sama dengan Polresta Balikpapan dan Polda Kaltim. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan bahwa pengerjaan 20 unit bantuan Hari Bhayangkara tersebut ditangani langsung oleh jajaran kepolisian. Sementara itu, 80 unit sisanya dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan.
"Saat ini sebanyak 55 unit sudah berjalan dan sisanya akan segera menyusul," ujar Bagus Susetyo saat meninjau langsung progres perbaikan RTLH, Kamis (20/8/2026).
Bagus menegaskan, program bedah rumah ini menjangkau warga di seluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. Namun untuk penentuan penerima bantuan tetap melewati proses penilaian ketat oleh tim verifikasi untuk memprioritaskan rumah dengan tingkat kerusakan paling berat.
Setiap unit rumah menerima alokasi bantuan sebesar Rp30 juta. Rinciannya terdiri dari: Rp27 juta untuk pembelian material bangunan. Rp3 juta untuk upah pengerjaan.
"Upah diberikan langsung kepada pemilik rumah agar mereka memperoleh manfaat ekonomi dengan terlibat aktif dalam proses pembangunan," jelasnya.
Total dana APBD 2026 yang digelontorkan untuk program perbaikan 100 unit RTLH ini mencapai Rp3 miliar. Seluruh rangkaian pengerjaan ditargetkan rampung sepenuhnya pada Oktober 2026.
Untuk memastikan kualitas pengerjaan, sebanyak delapan orang pengawas diterjunkan langsung ke lapangan. Tim ini bertugas memantau, mendampingi, serta memberikan masukan agar bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan Disperkim.
Program RTLH menjadi fokus berkelanjutan Pemkot Balikpapan. Setelah menyalurkan bantuan untuk 100 unit pada tahun 2025 dan 100 unit pada tahun 2026, Pemkot merencanakan lonjakan kuota yang signifikan untuk tahun berikutnya.
"Tahun depan diusulkan sebanyak 250 unit. Usulan ini sudah masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD dan telah disetujui," tutup Bagus. (*)
Editor : Ismet Rifani